Wakil Gubernur Jatim DR. Emil Elistianto Dardak : Beri Apresisasi Terhadap Dekopinwil Jatim

(Wakil Gubenur Jatim Saat Meresmikan Sarasehan)

 

Sidoarjo, PipNewsJatim.Com – Koperasi sudah berusia 72 Tahun, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Jatim) memberikan apresisasi terhadap Dekopinwil Jatim karena dari 31.500 koperasi di Jatim, yang aktif 27.500 koperasi. Nilai tersebut sudah sangat besar. Sisanya 10% perlu dilakukan pembinaan.

Diakui atau tidak singapura sudah memiliki teknologi yang bisa bersaing dengan Jepang dan Australia. Bahkan bisa jadi, Singapura sudah mengalahkan jepang dan australia. Dari sisi teknologi, tidak mungkin kita berperang face to face dengan singapura. Oleh karena itu, kita memilih opsi untuk bersinergi dengan Singapura. Dalam rangka menyambut revolusi Industri 4.0 di singapura suda ada S2 khusus untuk Industri 4.0. Itu sangat luar biasa.

ICA merilis peringkat 300 koperasi besar. Sayangnya koperasi Indonesia tidak masuk pada 300 koperasi besar tersebut. Di venezuela, pada saat presiden Hugo Chaves, setiap perguruan tinggi wajib untuk membuat koperasi pada setiap tahun kelulusan, mahasiswa baru diwajibkan menjadi anggota koperasi, pajak koperasi diberi keringanan bahkan dihapus, kredit mikronya dibantu, undang-undang ditetapkan bahwa setiap pekerjaan/proyek yang bersumber dari APBN diberikan kepada koperasi.

Akhirnya hingga tahun 2008 terbentuk 260.000 koperasi berdiri tetapi akhirnya saat ini tersisa 70.000. Usaha koperasi harus didasari rasa memiliki sehingga usaha tersebut bisa berjalan maksimal. Koperasi sulit menjadi koperasi yang kuat kalau tidak ada rasa memiliki terhadap koperasi.

Komitmen Gubernur Jatim mengurangi kemiskinan di desa, koperasi bisa memainkan peranan tersebut. “Kami memiliki kebijakan melalui perda bahwa minimarket (asing) diperbolehkan masuk asalkan berdiri diatas koperasi,” ujar Elistianto Dardak.

Sementara itu Staf Ahli Presiden RI Bidang Ekonomi  Prof. DR. Erani Yustika memaparkan, secara teoritis BUMDes bisa menggunakan bahan hukum koperasi.

“Pertama, BUMDes karena pemerintah memperbolehkan penyertaaan modal terhadap koperasi. Meskipun badan hukumnya koperasi tetapi masih diperbolehkan melakukan penyertaan modal. Kedua, memungkinkan warga di desa untuk menjadi anggota koperasi. Maka dimungkinkan BUMDes badan hukumnya adalah koperasi,” katanya.

di utarakannya, dalam UU desa tidak menyatakan bahwa badan hukumnya bukan koperasi. Melainkan PT maupun UKM. Karena memungkinkan tidak semua warga desa mau menjadi anggota koperasi. Padahal BUMDes itu untuk masyarakat desa seluruhnya.

Saya berharap BUMDes bisa bersineergi dengan koperasi. Bukan malah sebaliknya malah menjadi predator bagi koperasi. Sehingga perekonomian di desa semakin kuat. [Elc]

Berita Lainnya