RUU

Lembaga Gerakan Koperasi Perlukah Diatur Dalam UU Perkoperasian?

(Sekretaris GKPRI Jatim, R. Nugroho) Artikel, PipNewsJatim.Com – Meributkan kehadiran Dekopin dalam pasal-pasal di RUU Perkoperasian menjadi fenomena dan dinamika Gerakan Koperasi Indonesia yang menarik untuk direnungkan saat ini. Penulis mencatat setidaknya ada 2 isue yang meributkan Dekopin diatur dalam RUU perkoperasian; yaitu : (1). Penetapan Dekopin akan merampas hak berserikat bagi insan gerakan koperasi

RUU Koperasi Sebuah Keniscayaan

(Sekretaris Majalis Pakar Dekopin, Ferrari Romawi, MBA) Artikel, PipNewsJatim.Com – Hingar bingar berita di media online dan cetak tentang koperasi merupakan bentuk paradoksal yang luar biasa. Pasca di batalkanya UU No. 17 Tahun 2012 oleh MK, koperasi tidak mempunyai UU yang kuat karena sifat UU No. 25 Tahun 1992 menjadi sementara, sambil menunggu lahirnya UU

Puskop An-nisa’ Jatim Dorong RUU Perkoperasian Segera Disahkan

(Pengurus Puskop Syariah An-Nisa’ Jatim) Pasuruan, PipNewsJatim.Com – Pasca Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, praktis Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian untuk sementara menjadi payung hukum koperasi sambil menunggu diterbitkannya Undang Undang Perkoperasian yang baru. Ironisnya, setelah 6 tahun menunggu, Undang Undang Perkoperasian tak kunjung disahkan

Mengapa Ribut DEKOPIN Sebagai Wadah Tunggal?

(R. Nugroho) Artikel, PipNewsJatim.Com – Menjelang disahkannya RUU Perkoperasian yang nyaris tak kunjung selesai, muncul lagi satu batu sandungan yang menghadang disetujuinya RUU perkoperasian menjadi UU. Lembaga Gerakan yang bernama Dewan Koperasi Indonesia atau yang dikenal dengan DEKOPIN menjadi perdebatan sengit antara pihak yang mendukung dan pihak yang menolak hadirnya diatur dalam Undang-undang. Kenapa hadirnya

Ketua Puskud Jatim : RUU Perkoperasian Harus Segera Disahkan, Kalau Tidak, Akan Kembali Ke Titik Nol

(Ketua Puskud Jatim, Drs. H. Mardjito GA)   Surabaya, PipNewsJatim.Com – Belum disahkannnya RUU Perkoperasian hingga saat ini mendapat perhatian banyak tokoh koperasi. Salah satunya datang dari Ketua Puskud Jatim, Drs. H. Mardjito GA. Menurut Mardjito GA, RUU Perkoperasian harus segera disahkan. Karena apabila tidak segera disahkah, pihaknya khawatir RUU Perkoperasian kembali akan menguap dan

PBNU : Segerakanlah RUU Koperasi Disahkan, Bukan Ditunda

(Ketua PB Nahdatul Ulama, KH DR Eman Suryaman) Jakarta, PipNewsJatim.Com – Dukungan dan desakan pada DPR RI untuk segera mengetuk palunya sahkan RUU Perkoperasian menjadi UU kian deras. Setelah berbagai Ormas Kemasyarakatan, KADIN Indonesia, Tokoh Gerakan Koperasi, Praktisi, Akademisi, kini PBNU juga ikut bersuara. Ketua PB Nahdatul Ulama, KH DR Eman Suryaman menyatakan, arahan Presiden

PP Muhammadiyah : Minta DPR RI Segera Sahkan RUU Perkoperasian

  Jakarta, PipNewsJatim.Com – Wakil Ketua Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan PP Muhammadiyah, A. Muhajir menegaskan DPR RI perlu segera menetapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai undang-undang. “Sejak Mahkamah Konstitusi menganulir Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, masyarakat perkoperasian dipaksa kembali menggunakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Sementara kita ketahui bersama UU Nomor 25 tak lagi sesuai

Kementerian Koperasi dan UKM Dorong Regulasi Kewirausahaan Nasional

    Jakarta, PIPNewsJatim.Com – Rancangan Undang-undang Kewirausahaan diprediksi akan rampung pada April 2018. Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Agus Muharram memastikan bahwa Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Kewirausahaan Nasional yang saat ini tengah di godok di DPR RI akan tuntas pada April 2018. “Untuk merampungkan RUU ini, Kemenkop dan UKM serta DPR terus melakukan pembahasan