Sularso : Koperasi Jangan Bergantung Program Pemerintah

 

Solo, PIPNewsJatim.Com – Penasehat Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN), Sularso menyarankan agar gerakan koperasi mandiri dan tidak bergantung pada program pemerintah.

” Diakui atau tidak citra koperasi saat ini kurang bagus karena koperasi sangat identik dengan lemah, ketergantungan dan penakut. Sehingga pemerintah kurang respect terhadap koperasi. Ya jangan menyalahkan pemerintah. Keadaannya memang seperti itu. Sudah saatnya kita instropeksi diri,” jelas Sularso, saat menjadi materi pada acara Revitalisasi Koperasi Perdesaan di Hotel Lor In Surakarta – Solo. Jumat (24/11/2017)

Untuk itu, pria yang akrab disapa Larso ini berharap, gerakan koperasi tak hanya bergantung pada program pemerintah saja. “Jangan hanya mengandalkan program pemerintah saja. Masih banyak potensi yang sebenarnya kita punya tapi tidak kita maksimalkan,” tukas mantan Dirjen Koperasi dan Perdagangan Era Orde Baru ini.

Larso juga merasa kecewa dengan hasil Kongres Koperasi di Makasar. Dimana keputusannya terkesan meminta-minta. ” Kalau begitu, saat ini kita tidak sedang berada pada posisi pasal 33 UUD 1945 tetapi  malah sebaliknya kita hampir berada pada posisi pasal 34 dimana statusnya hampir sama dengan orang miskin dan anak terlantar,” tandasnya dengan nada menyindir.

Larso juga menyoroti eksistensi kementerian koperasi dan UKM. Larso membandingkan dengan negara lain. “Negara lain itu lho tidak ada kementerian Koperasi tetapi koperasinya besar-besar. Ironisnya kita yang punya kementerian koperasi malah koperasinya kecil-kecil. Seharusnya koperasi kita besar-besar. Salahnya dimana?,” ucap Larso dengan nada bertanya.

Larso malah menginginkan kementerian koperasi lebih baik ditiadakan saja. “Coba bayangkan, ketika KUD mengajukan program ke Kementerian Koperasi jarang direspon dengan berbagai alasan. Tetapi ketika mengajukan ke Kementerian Pertanian malah direspon positif. Saran saya lebih baik kementerian koperasi itu ditidiakan saja sedangkan koperasi sudah harus mulai berkoordinasi dan berkomunikasi langsung secara fungsionalitas pada kementerian masing sesuai dengan core bisnis koperasi. Menurut saya, koperasi sudah harus mengarah pada fungsionalitas. Misalnya, KUD komunikasinya dengan Kementerian Pertanian, Koperasi Garam komunikasinya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Malah itu akan lebih efektif,” tandasnya.

Untuk meminimalisir image negatif, koperasi Larso sependapat dengan langkah pemerintah untuk mencabut izin operasional koperasi yang sudah tidak aktif. “Lebih baik kita punya koperasi besar meskipun sedikit daripada punya banyak koperasi tetapi banyak kecil-kecil dan tidak aktif. Kita malu sebagai bangsa yang besar dan kaya sumber daya alam tetapi koperasinya kecil-kecil,” pungkasnya.[Elc]

Berita Lainnya