Sidang Terakhir Sengketa Pajak, PKPRI Kediri Nyatakan Koperasi Berbeda Dengan Badan Usaha Yang Lain

(Tim Banding PKPRI Kabupaten/Kota Kediri)

 

Surabaya, PipNewsJatim.Com – Tim banding PKPRI Kabupaten/Kota Kediri kembali memenuhi ruang persidangan pengadilan pajak Surabaya dibawah pimpinan ketua timnya Suyono SPd. MPd untuk menghadiri persidangan ke-7 atau persidangan terakhir dalam kasus persengketaan antara PKPRI kab/kota kediri dengan Direktorat Jenderal Pajak terkait penetapan PPh untuk penerimaan kas yang bersumber dari anggota PKPRI yang dipakai sumber pembiayaan usaha bersama, Rabu (21/08/2019).

Dalam persidangan dengan agenda penyampaian pendapat akhir para pihak diatas, Suyono menegaskan bahwa ada tiga hal pokok dalam pendapat akhir yang disampaikan pihaknya sebagai pemohon banding. Yaitu, Pertama, Berdasarkan fakta persidangan pemohon menyatakan bahwa dalam kasus sengketa ini, koperasi harus diposisikan sebagai Badan Usaha yang mempunyai ciri khas berbeda dengan pelaku ekonomi diluar koperasi sesuai prinsip dan nilai koperasi yang diyakini, dihayati dan diamalkan dalam praktek pengelolaan usaha koperasi sehari hari.
“Koperasi harus diposisikan sebagai Badan Usaha yang mempunyai ciri khas berbeda dengan pelaku ekonomi diluar koperasi”, ujarnya.

Kedua, permohonan pengakuan bahwa usaha koperasi kepada anggotanya yang non profit tidak dapat disamakan dengan usaha koperasi melayani kebutuhan masyarakat non anggota yang merupakan transaksi bisnis yang profit oriented.

Ketiga, Pernyataan pemohon bahwa dengan ciri khasnya Koperasi dan anggota sebagai pemiliknya adalah sebuah kesatuan yang tak dapat dipisahkan

Selain itu, Suyono juga menyatakan dalam pendapat akhir yang disampaikan ke Majelis Hakim agar dalam mengatur praktek usaha koperasi baik kepada anggota maupun kepada masyarakat/non anggota maka disamping UU 36 tahun 2008 tentang PPh, juga harus diberlakukan UU 25 tahun 1992 tentang perkoperasian.

“Agar tercipta keadilan, maka untuk mengatur praktek usaha koperasi tentang mekanisme pajak pada koperasi, tidak hanya menggunakan UU 36 tahun 2008 tentang PPh saja. Tetapi juga harus diberlakukan UU 25 tahun 1992 tentang perkoperasian. Itu baru adil”, tandasnya.
Sementara itu, Ketua PKPRI Kabupaten/Kota Kediri sekaligus juru bicara pemohon banding menyampaikan kepada PipNewsJatim.Com bahwa pihaknya telah menyampaikan kepada majelis Hakim apa itu koperasi dan fakta apa yang terjadi dalam tata kehidupan keseharian koperasi ketika melakukan kegiatan usaha untuk melayani kebutuhan anggota sebagaimana tujuan pendirian koperasi dan kegiatan usaha melayani kebutuhan masyarakat sebagai usaha bisnis koperasi.

“Kami sudah menyampaikan kepada majelis hakim tentang koperasi secara komprehensif. Semoga itu bisa memberi masukan kepeda majelis hakim agar memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya”, kata Nugroho.

(Suasana Persidangan)

 

Lebih lanjut Nugroho menyampaikan bahwa persengketaan itu terjadi karena adanya perbedaan antara PKPRI Kabupaten/Kota Kediri dengan para aparat perpajakan tentang pemahaman dan penghayatan tentang apa itu koperasi sebagai wadah usaha bersama berasaskan kekeluargaan. Salah satu hal yang tampak jelas adanya perbedaan yaitu fakta persidangan yang mengungkapkan pendapat dari pihak termohon banding yang menyatakan bahwa koperasi dan anggotanya adalah dua subyek hukum yang terpisah bagaikan PT dengan pemegang sahamnya. mencontohkan posisi anggota dengan koperasi seperti halnya PT dengan pemegang sahamnya jelas menunjukkan bahwa pemahaman koperasi oleh termohon banding tidak sesuai dengan prinsip dan nilai koperasi. Belum lagi fakta-fakta persidangan lain seperti pemahaman tentang aset, permodalan, tata organisasi koperasi, dasar Perundangan yang berbeda secara substansial antara pemohon banding dan termohon banding.

“Fakta persidangan sudah jelas terbukti bahwa pihak termohon itu tidak paham tentang koperasi. Mereka menganggap bahwa koperasi dengan anggotanya itu adalah dua hal yang berbeda. Padahal koperasi dan anggota itu adalah satu kesatuan utuh yang tidak bisa dipisahkan. Sepertinya pihak termohon ini perlu diikutkan diklat perkoperasian agar paham koperasi yang sebenarnya”, ujar Nugroho.

Berkaitan dengan persengketaan yang sulit ditemukan jalan tengahnya ini, Nugroho berharap kepada kebijakan, kearifan serta keyakinan Majelis Hakim untuk menetapkan keputusan yang adil tentang pengakuan dan perlakuan kegiatan usaha bagi koperasi sebagai badan usaha yang berciri khas yang tidak dapat disamakan dengan para pelaku ekonomi lain diluar koperasi.

“Usaha sudah kita lakukan, sekarang kita hanya menunggu kebijakan, kearifan dan keyakinan majelis hakim untuk memutuskan dengan seadil-adilnya. Tentunya kami berharap, pihak kami yang dimenangkan oleh Tuhan”, Pungkas Nugroho.

Persidangan akan dilanjutkan pada tanggal 12 September 2019 dengan agenda penyampaian keputusan Hakim. [Nug]

Berita Lainnya