Sidang Ke-VI PKPRI, Nugroho : Sangat Lucu dan Tidak Masuk Akal, Penghasilan Berasal Dari Dirinya Sendiri

(Tim Pemohon Banding PKPRI Kabupaten/Kota Kediri Bersama Sekretaris Dekopinwil Jatim)

Surabaya, PipNewsJatim.Com – Tim Pemohon Banding PKPRI Kabupaten/Kota Kediri yang dipimpin oleh Sujono S.Pd MM, kembali hadir dalam persidangan pengadilan pajak ke – VI di Gedung Keuangan Negara di Jalan Inderapura No. 5 Surabaya, Rabu (31/07/2019).

Persidangan tesebut akan mengadili permohonan banding PKPRI Kabupaten/Kota Kediri terhadap keputusan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI yang menolak keberatan yang diajukan oleh PKPRI kabupaten/Kota Kediri ke Direktorat Jenderal Pajak tentang Hubungan Pelayanan Koperasi kepada Anggotanya yang ditetapkan sebagai transaksi bisnis.

Acara persidangan pengadilan pajak ke – VI tersebut, memeriksa Kajian Penerapan Pasal 4 ayat (2) UU Pph terhadap hubungan koperasi dengan anggotanya yang diajukan oleh tim Pemohon Banding PKPRI Kabupaten/Kota Kediri.

Ketika ditemui PipNewsJatim.Com, R. Nugroho M selaku Juru bicara Tim, menyampaikan bahwa kajian Penerapan Pasal 4 ayat (2) UU PPh terhadap transaksi Koperasi dengan anggotanya selain untuk memenuhi permintaan majelis hakim juga untuk menyampaikan dasar penalaran pengenaan Pasal 4 ayat (2) UU PPh terhadap usaha yang dilakukan koperasi.

Lebih lanjut R. Nugroho M, mengatakan menurut Pasal 4 ayat (2) UU PPh yang mengatur tentang penghasilan sebagai obyek pajak, dijelaskan bahwa difinisi penghasilan yang menjadi obyek pajak, adalah penghasilan sebagai tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib Pajak baik dari dalam maupun luar negeri dan selanjutnya.

Berkaitan dengan difinisi yang dirumuskan dalam pasal 4 ayat (2), Nugroho menyoroti adanya frasa diterima atau diperoleh ; menunjukkan bahwa penghasilan itu berasal dari luar diri, bukan dari dirinya sendiri.

“Berangkat dari penalaran dari frasa diterima atau diperoleh jelas menunjukkan bahwa penghasilan yang menjadi obyek PPh adalah sesuatu yang diterima oleh wajib pajak yang berasal dari luar dirinya. Bukan sesuatu yang didapatkan dari dirinya sendiri. Sangat lucu dan tidak masuk akal kalau itu berasal dari dirinya sendiri”, kata Nugroho.

Berkaitan dengan usaha yang dilakukan koperasi dengan anggotanya, dijelaskan bahwa koperasi dan anggota itu sebuah kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai dua entitas. Sesuai prinsip dan nilai koperasi, maka koperasi tidak pernah mencari untung atau berdagang dari dirinya sendiri yaitu anggotanya.

“Hal ini sudah sering saya sampaikan diberbagai kesempatan. Berkaitan dengan agenda persidang ke – VI ini, prinsip ini yang kami sampaikan kepada majelis hakim. Karena usaha Koperasi dengan anggotanya pada hakekatnya bukan transaksi bisnis atau transaksi dua entitas; sehingga ketentuan Pasal 4 ayat (2) UU PPh tidak dapat diberlakukan untuk kegiatan koperasi ketika berusaha melayani kebutuhan anggotanya sebagai pemilik koperasi”

“Pasal 4 ayat (2) UU PPh itu baru dapat diberlakukan pada Koperasi sebagai wajib pajak, ketika Koperasi melakukan transaksi bisnis dengan masyarakat/non Anggota”, tandasnya.

Sekretaris Dekopinwil Jatim, Drs H. Sularso saat mendampingi PKPRI Kabupaten/Kota Kediri menyampaikan bahwa pokok pokok pikiran yang disampaikan dalam persidangan ke – VI ini sudah sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi Indonesia.

Sularso merasa bangga kepada Tim Banding PKPRI Kabupaten/Kota Kediri yang tak kenal lelah dan mempunyai nyali untuk berani mencari keadilan bagi pengakuan terhadap penghayatan dan pengamalan jati diri Koperasi dalam praktek keseharian pengelolaan organisasi dan usaha koperasi yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan para pelaku ekonomi diluar koperasi.

“Apa yang diperjuangkan oleh PKPRI Kabupaten/Kota Kediri sudah sesuai dengan prinsip dan jati diri koperasi. Kami sangat mendukungnya”, kata Sularso.

Persidangan akan dilanjutkan dalam persidangan ke – VII tanggal 21 Agustus 2019 dengan materi persidangan penyampaian pendapat akhir para pihak yang bersengketa. [Nug]

Berita Lainnya