Sejarah Perkembangan Gerakan Koperasi Indonesia

 

Artikel, PIPNewsJatim.Com – Sejarah Perkembangan Gerakan Koperasi Indonesia, mengalami beberapa periode, sebagai berikut :

1. PERIODE 1896 – 1908

Pada tahun 1896 seorang pamong praja yang bernama R. Ariawiria Atmaja di Purwokerto mencoba mendirikan suatu koperasi kerdit model Reiffeisen di Jerman dengan di bantu oleh seorang Asisten Residen Purwokerto bernama E. Sieberg dengan mengubah Bank Pertolongan dan Tabungan menjadi Bank Pertolongan, Tabungan dan Pertanian. Tujuannya adalah untuk membantu para petani dan pegawai negeri/priyayi yang terjerat utang oleh lintah darat yang memberikan bunga pinjaman tinggi. Selain tiu juga mereka menganjurkan membentuk lumbung-lumbung desa dengan menyimpan padi pada musim panan yang akan dipergunakan pada musim paceklik.
Tetapi keinginan membentuk koperasi itu tidak dapat dilaksanakan karena Belanda tidak memperbolehkan hal itu. Kemudian pemerintah membentuk bank-bank desa, rumah gadai dan centrale kas yang kemudian bernama BANK RAKYAT INDONESIA (BRI). Pembentukan koperasi kredit ini belum dapat dilaksanakan sebab :
1. Belum ada undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur tentang  perkoperasian
2. Pemerintah Belanda merasa ragu terhadap pendirian koperasi dengan pertimbangan politik yang mungkin akan membahayakan Pemerintah Belanda sendiri yaitu akan terbentuknya perkumpulan-perkumpulan politik yang akan melawan Belanda

2. PERIODE 1908 – 1927

Periode ini ditandai dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 dan di susul Serikat Dagang Islam yang mencoba menggerakkan koperasi rumahtangga dan koperasi toko menjadi koperasi konsumsi serta koperasi industri kecil dan kerajinan yang kemudian diikuti pembentukannya di daerah-daerah lain.
Perkembangan koperasi akhirnya semakin lama semakin meluas hingga tahaun 1915 dikeluarkan sebuah peraturan tentang perkumpulan koperasi yang pertama dengan nama Koninklijk Besluit 7 April 1915, Ind.Stbl No. 431 yang berlaku untuk segala golongan penduduk. Bagi golongan pribumiperaturan ini terlalu berat dan sulit untuk dilaksanakankarena :
1. Akte pendirian harus dibuat dengan perantaraan notaris yang sudah tentu biaya yang dikeluarkan cukup banyak
2. Biaya materai sekurang-kurangnya f. 50,00
3. Hak tanah harus menurut peraturan Eropa
Karena peraturan ini begitu saja diambil dari peraturan koperasi di negeri Belanda dengan sendirinya tidak sesuai dengan keadaan di Indonesia sehingga perkembangan koperasi mengalami kemunduran. Pada tahun 1920 dibentuk komisi koperasi  (Cooperative Commisie) yang di pimpin oleh Dr. J.H Boeke dengan tugas
1. Menyelidiki apakah koperasi berfaedah bagi Indonesia
2. Mengusahakan agar koperasi berkembang di Indonesia

3. PERIODE 1927 – 1942

Sebagai kelanjutan dari hasil penelitian komisi koperasi, maka pada tahun 1927 dikeluarkan Regeling Intandsche Cooperative Vereeniging (Stbl 1927 No.91) sebuah peraturan tentang koperasi yang khusus berlaku bagi golongan bumi putera yang isinya secara keseluruhan lebih ringan dari peraturan terdahulu. Misalnya akte pendirian tidak perlu memakai notaris, biaya materai dan dapat memperoleh hak tanah sebagai orang Indonesia yang lebih dan murah.
Pada akhir tahun 1930, dibentuk jawatan koperasi yang dipimpin oleh Prof. J.H. Boeke dengan tujuan menggiatkan pergerakan koperasi menurut peraturan koperasi tahun 1927. Dengan adanya peraturan ini, perkembangan koperasi mengalami kemajuan yang pesat, hal ini terlihat dengan jumlah koperasi pada tahun 1939 mencapai 1712 dan yang terdaftar sebanyak 172 koperasi dengan anggota sebanyak 14.134 orang dan jawatan koperasi diperluas menjadi jawatan koperasi dalam negeri.

4. PERIODE 1942 -1945

Pada bulan Maret 1942 tentara Jepang mendarat di Indonesia. Jawatan koperasi dan perdagangan diubah menjadi Syomin Kumiai yang berfungsi sebagai pengumpul bahan makanan untuk keperluan perang. Pada saat ini koperasihanyalah sebgai alat distribusi semata-mata sehingga semangat berkoperasi semakin lama semakin merosot.
Pada tanggal 1 Agustus 1944, didirikan Kantor Perekonomian Rakyat (Jumin Keizaikyoku) yang bertugas mengurus segala hal yang bersangkutan dengan perekonomian rakyat sedangkan segala urusan perdagangan diserahkan kepada Kigyoka (bagian urusan usaha). Dengan adanya pemisahan antara urusan perkoperasian dengan urusan perdagangan maka pembinaan koperasi sangat menurun.

5. PERIODE 1945 – 1960

Pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dan semangat berkoperasi bangkit kembali dengan melaksankan UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan”. Pada tanggal 12 Juli 1947 diselenggarakan Kongres Gerakan Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Keputusan-keputusan yang diambil dalam Kongres Koperasi I di seluruh Indonesia antara lain :
1. Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia (SOKRI)
2. Menetapkan gotong royong sebagai asas koperasi
3. Menjadikan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi
4. Menganjurkan diadakannya pendidikan koperasi di kalangan pengurus, pegawai dan masyarakat
5. Berusaha mendirikan Bank Koperasi
Pada tahun 1949 dikeluarkan UU Koperasi No.179/1949

Pada tanggal 15-17 Juli 1953 di langsungkan Kongres Koperasi Indonesia yang ke II di Bandung yang dihadiri oleh wakil-wakil pusat dan gabungan koperasi sehingga seluruhnya berjumlah 182 orang, hasil-hasil keputusan dalam kongres ini antara lain adalah :
1. Mengubah SOKRI menjadi Dewan Koperasi Indonesia (DKI)
2. Mewajibkan DKI membentuk Lembaga Pendidikan Koperasi dan Mendirikan Sekolah Menengah Koperasi di tiap-tiap provinsi
3. Memberikan saran-saran kepada pemerintah mengenai Undang-undang Koperasi
4. mengangkat Drs. Mohammad Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia

Kongres Koperasi III diadakan di Jakarta tanggal 1-5 September 1956 dengan keputusan antara lain : “Mengadakan hubungan dengan International Cooperative Alliance (ICA). Pada tahun 1958mulai berlaku UU No 79 tahun 1958. Undang-undang ini merupakan Undang-undang Koperasi yang pertama yang kekuatan pokoknya bersumber dari UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Koperasi Indonesia mulai tampak dalam pergaulan internasional dan untuk pertama kalinya menerima dan mengembangkan prinsip-prinsip Rochdale.

6. PERIODE 1960 -1965

Pada tahun 1960, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 140 tentang penyaluran bahan pokok melalui koperasi, dengan peraturan ini maka mulai tumbuhlah koperasi-koperasi  konsumsi. 
Musyawarah Nasional Koperasi I (MUNASKOP I) diadakan di Surabaya untuk melaksanakan prinsip Demokrasi Terpimpin dan Ekonomi Terpimpin. Kemudian Dewan Koperasi Indonesia (DKI) diganti dengan Kesatuan Organisasi Koperasi Seluruh Indonesia (KOKSI) sebagai organisasi gerakan koperasi seluruh Indonesia. Undang-undang NO.14 tahun 1965 dikeluarkan oleh pemerintah dimana prinsip-prinsip NASAKOM diterapkan dalam koperasi.

7. PERIODE 1966 – 1998

Perkembangan koperasi pada periode ini di tandai dengan empat tonggak sejarah yang mengembalikan koperasi pada landasan aslinya yaitu UUD 1945 pasal 33.
1. Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perkoperasian. Dengan adanya UU No.12/1967 ini, maka Undang-undang No. 14 tahun 1965 ini antara lain disebutkan landasan koperasi Indonesia adalah :
    a. Landasan Idiil adalah Pancasila
    b. Landasan Struktural adalah UUD 1945
    c. Landasan Gerak adalah Pasal 33 ayat 1 UUD 1945
2. Dibangunnya Pusat Latihan Penataran Koperasi (Puslatpenkop) di Jakarta dan Balai Latihan Koperasi (Balatkop) di tiap-tiap provinsi yang memberikan Pendidikan dan Latihan kepada seluruh anggota koperasi termasuk pengurus dan Badan Pemerikasa supaya dapat menjalankan koperasi sesuai dengan keinginan seluruh anggota.
3. Dibentuknya Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) di Jakarta yang bertujuan membantu permodalan koperasi dengan memberikan jaminan kepada koperasi dalam mendapatkan pinjaman bank.
4. Dibentuknya Badan Usaha Unit Desa (BUUD) dan Koperasi Unit Desa (KUD) dengan tujuan dapat meningkatkan ekonomi pedesaan dengan cara menyatukan koperasi-koperasi yang kecil dan lemah menjadi BUUD/KUD yang besar dan kuat melalui Inpres No. $ tahun 1973.
5. Dikeluarkan Undang-undang No. 25 tahun 1992.

8. PERIODE 1998 – SEKARANG

Perkembangan koperasi pada periode ini tidak banyak mengalami perubahan tetapi hal yang signifikan terjadi dengan digantinya Undang-undang tentang Perkoperasian dari Undang-undang yang berlaku sebelumnya yaitu UU No. 25 tahun 1992 karena dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hukum dan perkembangan perkoperasian sehingga perlu diganti dengan Undang-undang perkoperasian yang baru yaitu UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, akan tetapi dalam UU No. 17 tahun 2012 ini terutama dalam Bab VII tentang Modal pada pasal 67 banyak menuai kritik dari koperasi-koperasi karena pasal tersebut menyatakan bahwa Simpanan pokok yang dibayarkan oleh anggota pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan sebagai anggota dan tidak dapat dikembalikan.
Karena cukup banyaknya pasal yang menuai protes dari koperasi-koperasi dan DEKOPIN (Dewan Koperasi Indonesia) akhirnya UU No. 17 tahun 2012  hanya berusia seumur jagung sehingga sekarang Undang-undang tentang Perkoperasian kembali lagi menggunakan Undang-undang No. 25 tahun 1992. [PIP]

Berita Lainnya