Kopwan Setia Bhakti Wanita Jatim Di Ujung Tanduk

 

Surabaya, PipNewsJatim.Com – Koperasi Wanita Setia Bhakti Wanita (SBW) Jawa Timur, saat ini mendapat ujian berat dari Pemerintah Kota Surabaya. Salah satu unit usahanya yaitu pertokoan terancam dibekukan. Pasalnya, pertokoan yang dimiliki oleh SBW Jatim disinyalir tidak mengantongi Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS) sehingga melanggar Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2014 Tentang Penataan Toko Swalayan di Kota Surabaya.

Namun, hal tersebut tak membuat gentar Ketua Umum SBW Jatim, Indra Wahyuningsih, SH. M.Hum, menurutnya Perda Kota Surabaya No. 8 Tahun 2014 sebenarnya bertujuan untuk melindungi usaha mikro kecil dan menengah serta koperasi. Tetapi tidak dipungkuri bahwa Perda No. 8 Tahun 2014 itu menerapkan standart ganda. Artinya pada satu sisi Perda tersebut ingin melindungi UMKM dan koperasi tetapi juga ingin agar koperasi tidak beroperasi secara maksimal. Salah satunya adalah koperasi juga wajib memiliki Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS).

“Perda No. 8 Tahun 2014 itu bagus karena ingin melindungi UMKM dan Koperasi dari ancaman Swalayan dan super market. Tetapi juga ingin agar koperasi tidak bisa berjalan secara maksimal. Buktinya, sudah jelas pada pasal 6 ayat 4 dan pasal 8 ayat 3 itu bertabrakan dengan pasal 9”, ujar Indra Wahyuningsih.

Tidak hanya itu, Indra Wahyuningsih kembali mengkritisi Perda No. 8 Tahun 2014. Menurutnya, Perda tersebut dinilai cacat hukum dan tidak sah sehingga perlu direvisi. Karena salah satu dasarnya masih menggunakan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

“Perda No. 8 Tahun 2014 itu perlu direvisi karena salah satu dasarnya itu Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 yang sudah tidak berlaku lagi”, tegasnya

Kejadian itu bermula atas adanya laporan beberapa warga yang didukung oleh mantan pejabat Pemkot Surabaya di sekitar kantor SBW Jatim terutama di unit pertokoan. Pada saat itu SBW Jatim melayani anggotanya sehingga jalan disekitar kantor dipenuhi kendaran anggota SBW Jatim. Kondisi tersebut menyebabkan warga resah sehingga melaporkannya ke dinas terkait.

Kami didholimi
Dari laporan tersebut, Pemkot Surabaya bergerak cepat. Bahkan menurut pengakuan Indra Wahyuningsih, Pemkot akan membekukan unit pertokoan SBW Jatim, Minggu (7/9/2018).

“SBW ini asetnya Jawa Timur, anggota kami 13.000 orang dimana 85% merupakan warga kota Surabaya. Kalau kemudian salah satu usaha kami dibekukan hanya karena 9 orang yang “merasa terganggu” atas oporasional usaha kami, maka jelas Pemkot Surabaya telah mengorbankan 13.000 orang yang notabene sebagian besar warga Surabaya”, ujar Indra Wahyuningsih.

Mengenai intsruksi Pemkot Surabaya agar SBW wajib memiliki IUTS seperti yang termaktub pada Perda No. 8 Tahun 2014, pihaknya siap untuk mengurus izin tersebut. Tetapi pihaknya sangat keberatan kalau usaha unit tokonya harus dibekukan.

Sementara itu, terkait dengan penyelesaian kasus tersebut, Indra Wahyuningsih berupaya untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan seperti prinsip yang ada dalam koperasi. Tetapi pihaknya tidak menampik bahwa apabila upaya tersebut menemui jalan buntu, maka pihaknya akan melakukan upaya hukum melalui PTUN bahkan tidak menutup kemungkinan akan melakukan gerakan ekstra parlemen.

“Kami akan melakukan penyelesaian secara kekeluargaan seperti dalam prinsip koperasi. Tetapi kalau tetap tidak mendapatkan solusi, terpaksa kami akan menempuh jalur hukum. Bahkan kami juga didesak oleh anggota untuk melakukan aksi demontrasi. Tetapi kami tetap mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan”, pungkas Indra Wahyuningsih. [Elc]

Berita Lainnya