RUU Perkoperasi Belum Juga Disahkan, Ini Respon Dekopinwil Jatim

(Pimpinan Dekopinwil Jatim)

 

Sidoarjo, PipNewsJatim.Com – Beberapa tokoh gerakan koperasi Jawa Timur merespon lambannya RUU Perkoperasian disahkan menjadi UU Perkoperasian menggantikan UU 17 tahun 2012 yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 28/PUU-XI/2013.

Tokoh gerakan koperasi Jawa Timur yang tergabung dalam Dekopinwil Jatim menggelar diskusi dalam menyikapi lambannya disahkannya RUU perkoperasian. Diskusi tersebut digelat di kantor Dekopinwil Jawa Timur, Kamis (15/08/2019).

Tampak hadir dalam Acara diskusi yang dipimpin Ketua Dekopinwil Jawa Timur Drs. Tri Ec. Harsono itu, tokoh gerakan koperasi Jawa Timur yang lain seperti Ketua Koperasi Setia Budi Wanita Untari yang juga anggota DPRD Jawa Timur, DR. Luqman Al Hakim Ketua Bidang Advokasi Dekopinwil Jatim, Ketua Puskowan Jawa Timur Isminarti Tarigan, ketua Dewan Pengawas Dekopin Drs. Mardjito GA yang juga ketua PUSKUD Jawa Timur, Ketua Puskud Mina Jatim Amin Sunarto, H. Sudarto, ketut sukena selaku Pimpinan Dekopinwil Jawa Timur dan sularso Sekretaris Dekopinwil Jawa Timur

Ketua Bidang Advokasi dan Sosialisasi Dekopinwil Jatim, DR. Loeqman Al Hakim yang juga Ketua Tim 11 Jawa Timur tim penggugat UU 17/2012 ke MK, yang hadir dalam acara diskusi tersebut menyampaikan bahwa RUU Perkoperasian itu sesuai amanat Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi prioritas untuk segera disahkan. sebagai RUU yang bersifat komulatif terbuka mestinya mendapatkan prioritas perhatian dari para anggota legistatif untuk serius membahas dan mengesahkannya bersama Pemerintah.

“RUU Perkoperasian itu amanat Mahkamah Konstitusi. Seharusnya diprioritaskan untuk segera disahkan. Lebih dari 6 tahun sejak UU Perkoperasian No.17 Tahun 2012 dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, RUU Perkoperasian tidak ada kabar beritanya dan seakan lenyap ditelan bumi. Anggota DPR RI dan Pemerintah ngapain aja selama ini??? Apa perlu 100 tahun hanya untuk membuat UU Perkoperasian?”, ungkap Loeman Al Hakim.

Menurut Catatan R. Nugroho M Sekretaris GKPRI Jatim sekaligus sekretaris Tim 15 Jawa Timur, tim yang bertugas menampung aspirasi gerakan koperasi dan menyusun draft RUU perkoperasian dari Jawa Timur , sejak diserahkannya Draft RUU perkoperasian oleh Pemerintah beberapa waktu yang lalu , waktu 2 tahunan mestinya sudah cukup bagi legistatif untuk membahasnya.

Sementara itu, Ketua Dekopinwil Jatim, Drs. Ec. Tri Harsono menjelaskan bahwa diskusi ini merupakan wujud kepedulian gerakan koperasi Jawa Timur dalam mengikuti dan mendukung pembahasan RUU perkoperasian agar segera dapat disahkan oleh DPR Bersama Pemerintah.

Lebih lanjut Tri Harsono menyampaikan keprihatinannya atas perkembangan pembahasan yang berlarut-larut serta perkembangan tanggapan berbagai kalangan khususnya para penggiat koperasi yang terkesan debatable antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. karena itu itu lewat diskusi ini diharapkan Gerakan Koperasi Jawa Timur dapat memberikan masukan dan solusi agar RUU perkoperasian segera dapat segera disahkan.

Tak Perlu Prinsip dan Nilai Syariah, Koperasi adalah Pengamalan Syariah.

Masalah substansi yang menjadi hangat sebagai topik diskusi adalah masuknya ketentuan syariah dalam Draft RUU. Menurut DR. Loeqman menyatakan bahwa koperasi itu pada hakekatnya sudah merupakan pengamalan dari prinsip dan nilai syariah, sehingga tidak perlu ada upaya mensyariahkan koperasi dengan memasukkan nilai dan prinsip syariah dalam RUU perkoperasian.

Srikandi Koperasi Jawa Timur, Sri Untari Bisowarno mengatakan bahwa pihaknya akan mendukung agar RUU perkoperasian segera dapat disahkan dan menjadi Regulasi yang benar – benar berpihak kepada koperasi melalui lembaga berkompeten.

Berkaitan dengan nilai dan prinsip syariah, Sri untari mengatakan bahwa memasukkan prinsip syariah dalam RUU perkoperasi bertentangan dengan prinsip koperasi yaitu prinsip sukarela dan terbuka.

“Prinsip terbuka jelas menegaskan bahwa koperasi tidak membedakan agama, suku, ras, status sosial, golongan dalam kegiatannya di masyarakat”, tegas Sri Untari.

Berkaitan dengan topik diskusi syariah ini, direkomendasikan kepada pihak yang berkompeten dalam pembahasan RUU ini untuk mempertimbangkan kembali dimasukkannya nilai dan prinsip syariah dalam RUU.

Topik hangat lain yang menjadi materi diskusi adalah penegasan ketentuan dalam RUU tentang pemisahan usaha koperasi kepada anggotanya dan usaha koperasi yang berbisnis dengan masyarakat non anggota.

R. Nugroho dan Marjito GA yang hadir sebagai peserta diskusi menyampaikan agar pemisahan usaha koperasi kepada anggota dan kepada masyarakat sebagai ciri khas yang membedakan koperasi dengan para pelaku ekonomi yang lain, harus jelas diatur dalam UU perkoperasian yg akan disahkan. Menurut mereka berdua ketentuan yang mengatur usaha koperasi yg membedakan pelayanan kepada anggota dan transaksi bisnis dng non anggota dalam RUU perkoperasian masih kabur dan multitafsir.

Diskusi yang berjalan penuh keakraban tersebut menghasilkan rekomendasi yang akan disampaikan dan diperjuangkan kepada pihak – pihak yang berkompeten sebelum persidangan pengesahan berlangsung. [Nug]

 

Berita Lainnya