RAT GKPRI Jatim, Putuskan Peninjauan Kembali Permenkop 09/2018

 

Surabaya, PipNewsJatim.Com – Sebanyak 33 PKPRI, 7 orang pengurus dan 3 orang pengawas terlihat hadir dalam rangka RAT GKPRI Jatim Tahun Buku 2018 yang dilaksanakan di Garden Palace Hotel Surabaya, Selasa (30/05/2019).

Pada RAT tersebut diputuskan untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali pelaksanaan Permenkop 09/2018 Tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota.

Sekretaris GKPRI Jatim, Nugroho, menyampaikan bahwa permohonan tersebut bukan wujud ketidaksetujuan terhadap Permenkop tersebut. Tetapi ketentuan Permenkop diatas khususnya pasal 82 ayat (4) dan (5) yang saat ini menimbulkan polemik debatable dan multitafsir dalam pelaksanaan RAT. Pasalnya, Permenkop tersebut membuat ketidakharmonisan hubungan antara aparat dinas koperasi dan pengurus koperasi sehingga perlu ditinjau kembali.

“Peninjauan Kembali Permenkop 09/2018 itu bukan berarti kami tidak setuju. Tetapi ada beberapa pasal yang menurut kami perlu direvisi karena menimbulkan polemik”, ujarnya.

Nugroho menjelaskan bahwa pasal 82 ayat (4) memberikan pilihan untuk penyelenggaraan rapat anggota oleh pengurus atau oleh panitia pelaksana rapat yang dibentuk anggota sesuai Anggaran Dasar. Tetapi pada ayat (5) mewajibkan rapat diselenggarakan dan dipimpin oleh anggota.

“Pasal 82 itu debatable dan cendrung menciptakan polemik karena ayat (4) dan (5) saling bertentangan. Inilah yang perlu dicarikan solusinya”, jelasnhnya.

Sementara itu, ditempat yang sama, Ketua Bidang Advokasi dan Sosialisasi Dekopinwil Jatim, DR. Loeqman Al – Hakim, SH, MH, mengingatkan bahwa keputusan Rapat Anggota sebagai dasar hukum tertinggi dalam organisasi koperasi harus senantiasa dijunjung tinggi sebagai dasar pijakan penentuan langkah dalam pengelolaan organisasi dan usaha koperasi.

“Keputusan RAT adalah keputusan tertinggi. Oleh karena itu harus dijunjung tinggi sebagai pijakan organisasi”, tuturnya.

Selanjutnya, Loeqman Al Hakim menambahkan apabila ada permasalahan pada koperasi tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Tetapi lebih bijak diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat dalam forum rapat anggota sebagai lembaga pengambil keputusan tertinggi.

“Koperasi itu identik dengan musyawarah mufakat. Jadi kalau misalnya ada permasalahan, cukup diselesaikan secara musyawarah mufakat. Bukan melalui proses hukum”, pungkasnya. [Elc]

Berita Lainnya