Puskop An-nisa’ Jatim Dorong RUU Perkoperasian Segera Disahkan

(Pengurus Puskop Syariah An-Nisa’ Jatim)

Pasuruan, PipNewsJatim.Com – Pasca Undang Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, praktis Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian untuk sementara menjadi payung hukum koperasi sambil menunggu diterbitkannya Undang Undang Perkoperasian yang baru.

Ironisnya, setelah 6 tahun menunggu, Undang Undang Perkoperasian tak kunjung disahkan sehingga menjadi diskursus dan polemik. Atas kejadian tersebut, banyak pihak yang menyoroti kinerja Pemerintah dan DPR yang terkesan tidak serius untuk segera mengesahkan RUU Perkoperasian.

Ketua Pusat Koperasi Syariah Jawa Timur, Yayuk Wahyunengse ikut berkomentar atas kejadian tersebut. Yayuk Wayunengse mengatakan bahwa Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 sudah kurang relefan sebagai payung hukum pembangunan koperasi. Oleh karena itu pihaknya berharap pemerintah dan DPR segera mensahkan RUU Perkoperasian menjadi Undang-Undang.

“UU No. 25 Tahun 1992 itu sudah tidak memenuhi untuk digunakan sebagai payung hukum pembangunan koperasi. Oleh karena itu kami Puskop Syariah An-Nisa’ Jatim dan 42 Koperasi Syariah An-Nisa’ se Jatim mendesak dan meminta kepada Pemerintah dan DPR untuk segera mengesahkan RUU Perkoperasian menjadi Undang-Undang Perkoperasian”, katanya. Selasa (27/08/2019).

Menurut Yayuk Wahyunengse keberadaan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional memiliki peran penting sebagaimana amanat konstitusi UUD 1945 Pasal 33 ayat (1) dan Ketetapan MPR RI Nomor XVI/MPR/1998 Tentang politik ekonomi.

“Tidak ada alasan untuk menunda dalam mengesahkan RUU Perkoperasian karena itulah amanah konstitusi. Jika RUU tidak segera disahkan, maka kami khawatir ruang gerak koperasi yang saat ini sudah dinamis dan bergerak mengikuti zaman akan terhambat karena UU No. 25 Tahun 1992 tidak bisa mengcover kepentingan koperasi”, ujarnya.

Dukung Masuknya Koperasi Syariah
Adanya pasal yang mencantumkan koperasi syariah dalam RUU Perkoperasian mendapat apresiasi dari Yayuk Wahyunengse. Menurutnya, pesatnya perkembangan koperasi syariah perlu mendapat payung hukum sama seperti pola konvensional. Pihaknya memandang nilai-nilai syariah secara universal ternyata berjalan dengan baik didalam masyarakat yang heterogen. Pihaknya mencontohkan bahwa di Inggris, Bank yang dikelola dengan prinsip syariah berjalan dengan baik dan koperasi syariah di Newmonth juga berjalan dengan baik.

“Tentunya kami sangat mendukung masuknya koperasi syariah yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah dalam RUU Perkoperasian dan Undang Undang Perkoperasian yang akan segera disahkan. Saat ini di Jatim kurang lebih ada 3.000 koperasi syariah yang terwadahi oleh beberapa forum. Itu artinya koperasi dengan pola syariah ini bisa diterima oleh masyarakat. Oleh karena itu, memang sudah sewajarnya Koperasi Syariah mendapat perlindungan”,

“Kita tidak perlu sensitif dengan diskursus syariah. Faktanya sebelum ada koperasi syariah, banyak badan hukum yang lain dikelola dengan prinsip-prinsip syariah. Saat ini banyak Bank yang dikelola dengan prinsip-prinsip syariah baik itu BUMN maupun Swasta. Jujur saja kita kalah start dari mereka”, pungkasnya. [Elc]

Berita Lainnya