Pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional

Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga. Sumber foto: http://bit.ly/2BremjF

 

Jakarta, PIPNewsJatim.Com – Kementerian Koperasi dan UKM bersama Pansus DPR RI mulai membahas Rancangan Undang-Undang Kewirausahaan Nasional, sebagai upaya untuk mendorong lahirnya lebih banyak wirausaha baru di Indonesia.

Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga dalam Rapat Kerja dengan Pansus DPR RI untuk pembahasan RUU Kewirausahaan Nasional di Jakarta, Rabu (24/1), menegaskan perlunya pembahasan dilakukan secara cermat untuk melahirkan sebuah regulasi yang mempercepat petumbuhan wirausaha di Indonesia

“Karena itu, dalam penyusunan RUU Kewirausahaan Nasional, pemerintah telah beberapa kali melakukan pembahasan lintas instansi terkait penyusunan dan selanjutnya mengajukan daftar inventarisasi masalah (DIM),” katanya.

Di depan peserta sidang sebanyak 16 anggota Pansus dari 7 fraksi dan dipimpin Andreas Eddy Susetyo dari Fraksi PDIP, Puspayoga menambahkan, di dalam DIM tersebut termasuk beberapa usulan perubahan.

Sejumlah usulan di antaranya mengajukan perubahan di dalam konsideran ketentuan umum tentang definisi dari beberapa pasal dan penghapusan pasal-pasal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang sudah ada.

“Selain juga dilakukan sinkronisasi atau penggabungan antarpasal yang masih sejalan pola pikirnya sehingga jumlah pasal yang semula sebanyak 55 pasal menjadi 35 pasal,” kata Puspayoga.

Menurut Puspayoga, RUU Kewirausahaan Nasional perlu segera diwujudkan karena sejalan dengan strategi dan program pemerintah untuk menumbuhkan wirausaha pemula dan wirausaha sosial khususnya di kalangan anak muda.

“Dengan begitu dapat mendorong kemajuan kewirausahaan Indonesia yang berdaya saing,” kata Puspayoga.

Sementara itu, Ketua Pansus Kewirausahaan Nasional Andreas Eddy Susetyo mengungkapkan, setelah melewati dua kali masa sidang, maka sidang akan dilanjutkan masa sidang ketiga pada 15 Februari 2018 dan sidang keempat pada 27 Februari 2018.

“Kami harapkan pada masa sidang keempat pembahasan RUU ini akan selesai dan disahkan menjadi UU. Oleh karena itu, kita bersama pemerintah harus lebih mengefektifkan waktu yang ada dalam pembahasan,” katanya.

Misalnya, dengan menerima masukan dari OJK, bank-bank yang mempunyai program kewirausahaan seperti Bank Mandiri, termasuk juga dari pihak swasta. “Begitu juga dengan Badan Ekonomi Kreatif, akan kita minta masukannya,” kata Andreas.

Pansus juga menyoroti maraknya bisnis start up termasuk start up di bidang teknologi keuangan.

“UU ini nantinya akan menyorot eksistensi pada bisnis start up. UU ini harus mengikuti perkembangan zaman yang begitu cepat,” kata Nasril Bahar, anggota Pansus dari Fraksi PAN.

Sedangkan anggota Pansus dari Fraksi Partai Golkar Hamka B Kady menyebutkan pentingnya memperbanyak wawasan tentang kewirausahaan nasional sehingga bisa menghasilkan UU yang komprehensif.

Anggota Pansus lainnya, Indah Kurnia dari Fraksi PDIP berharap Pansus ini mampu melahirkan UU yang bisa diimplementasikan secara riil, sesuai dengan landasan filosofinya, yaitu mampu menumbuhkan jiwa kewirausahaan di tengah masyarakat.

“Hanya saja, sebelum RUU ini disahkan sebagai UU, harus disinkronkan terlebih dahulu dengan UU yang lain agar tidak saling tumpang tindih di kemudian hari,” kata Indah.

Selain itu, lanjut Indah, sosialisasi UU Kewirausahaan Nasional nantinya tidak hanya dilakukan DPR bersama pemerintah pusat saja melainkan juga harus melibatkan pemerintah daerah.

“Karena berdasarkan kenyataan yang ada, semangat kewirausahaan ini justru terhambat oleh Perda yang ada di daerah masing-masing. Sehingga, UU ini mampu menciptakan semangat kewirausahaan nasional tanpa merasa terhambat. Disamping itu, agar masyarakat bisa berwirausaha tanpa lagi memikirkan jadi karyawan,” kata Indah.[ELS]

Berita Lainnya