Menghayati dan Mengamalkan Prinsip Dan Nilai Koperasi Dalam Mengelola Usaha Koperasi

(Sekretaris GKPRI Jatim, R. Nugroho)

 

Artikel, PipNewsJatim.Com – Sejak tanggal 6 maret 2019 telah berlangsung proses persidangan di pengadilan pajak Surabaya yang memeriksa sengketa perpajakan antara PKPRI Kabupaten/Kota Kediri dengan Direktorat Jenderal Pajak.
Substansi Persengketaan itu muncul karena adanya permohonan banding PKPRI Kabupaten/Kediri atas ditetapkan kas masuk yang disetor oleh anggota untuk sumber pembiayaan usaha bersama sebagai penghasilan koperasi yang merupakan obyek PPh oleh Direktorat Jenderal pajak ; dimana menurut PKPRI Kabupaten/Kota Kediri bukan merupakan penghasilan koperasi tetapi menurut Direktorat Jenderal Pajak adalah penghasilan yang menjadi obyek pajak.

Tulisan ini tidak mengulas proses persidangan yang memeriksa materi perpajakan yang menjadi sengketa atau mempengaruhi keputusan majelis hakim, tetapi mencari jawaban hakiki tentang apa itu koperasi dari fenomena yang menarik tentang penghayatan dan pengamalan nilai dan prinsip koperasi yang berbeda antara PKPRI Kabupaten/Kota Kediri dengan Direktorat Jenderal Pajak sesuai fakta persidangan.

Dalam uraian pendapatnya Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa Koperasi dan anggota adalah dua entitas atau dua subyek hukum yang terpisah. Sehingga bertemunya Koperasi dengan anggota dalam Proses kegiatan usaha yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggota dimaknai sebagai transaksi bisnis dua entitas. Disisi yang lain PKPRI Kabupaten / Kota Kediri menghayati dan memaknai ketemunya Koperasi dengan anggota bukan transaksi dua entitas melainkan perwujudan dari penghayatan dan pengamalan anggota sebagai pemilik koperasi untuk menggunakan koperasi sebagai alat atau wadah untuk memenuhi kebutuhan bersama, melalui usaha bersama dalam koperasi inilah akan dapat dipenuhi kebutuhan bersama secara efisien dan efektif.

Terlepas dasar hukum atau logika yang dipakai untuk membenarkan pendapat masing-masing pihak yang bersengketa, marilah kita memahami nilai dan prinsip yang menjadi ruh koperasi sebagai wadah usaha bersama, sebagaimana dinyatakan oleh Bung Hatta: Koperasi bukan organisasi perseorangan yang mencari keuntungan, melainkan suatu organisasi kolektif dengan tujuan mencapai keperluan hidup, keuntungan bukan tujuan bagi koperasi , (ekonomi terpimpin, 1960); selain itu sebagaimana dua Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 28/PUU-XI/2013 menyatakan :
a). Koperasi bukanlah PT (Perseroan Terbatas ) yang diberi nama koperasi. Pemilik PT adalah para pemegang saham dan pelanggan PT adalah para konsumen yang membeli barang dan jasa dari PT itu. Namun Koperasi sangat berbeda, Pemilik Koperasi adalah juga pelanggannya sendiri. Oleh karena itu kalau PT berusaha mencari laba yang dipungut dari para pelanggannya , maka koperasi tidak mencari laba karena tidak masuk akal memungut laba pada diri sendiri, karena pelanggan adalah sekaligus pemilik yang sama.
b). Mohammad Hatta sebagai salah satu pembentuk UUD 1945 mengatakan bahwa asas Kekeluargaan adalah mengenai koperasi. Istilah asas kekeluargaan itu berasal dari taman siswa, untuk menentukan bagaimana guru dan murid yang tinggal padanya hidup sebagai satu keluarga. Begitu pula-lah hendaknya corak koperasi Indonesia. Hubungan antara anggota koperasi satu sama lain harus mencerminkan sebagai orang-orang yang bersaudara, satu keluarga.

Memaknai pendapat diatas, jelas dapat dipahami bahwa koperasi dan anggota pada hakekatnya adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan bagaikan sebuah mata uang dengan dua sisinya, disatu sisi adalah sebuah badan hukum yang disebut koperasi, disisinya yang lain sebuah perwujudan kasat mata dari personifikasi koperasi yaitu kumpulan orang.

Dalam praktek kegiatan keseharian koperasi, fakta menunjukkan bahwa anggota berperan dan terlibat secara langsung dalam memutuskan usaha yang akan dilakukan koperasi melalui permusyawaratan dalam rapat anggota, untuk membiayai usaha bersama anggota mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan atau nama yang lain sebagai sumber pembiayaan kegiatan koperasi, pelaksana dari pengelolaan usaha koperasi pada hakekatnya dilaksanakan sendiri oleh anggota yang dalam praktek keseharian diserahkan kepada perwakilan anggota yang disepakati bersama yang disebut pengurus dan pengawas.
Sehingga pada hakekatnya posisi anggota tidak dapat dipisahkan dari koperasinya baik dari sisi nilai dan prinsip maupun dari praktek keseharian kegiatan koperasi.

Dalam hal ini perlu juga dipahami bahwa koperasi adalah sebuah tata nilai atau sistem yang tidak dapat disamakan dengan para pelaku ekonomi diluar koperasi.

Perlu direnungkan dan dihayati pendapat mahkamah konstitusi yang menyatakan : Koperasi sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta pada dasarnya adalah sebuah sistem nilai. Sebagai sebuah sistem nilai koperasi tidak hanya ingin menampilkan perbedaan bentuknya dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Koperasi sesungguhnya ingin menegakkan seperangkat nilai tertentu dalam bidang perekonomian. Bahwa secara struktural koperasi tampil berbeda dari bentuk bentuk perusahaan yang lain, hal itu semata-mata merupakan artikulasi dari nilai yang diembannya.

Salah satu nilai yang diemban koperasi adalah gerakan saling menolong sebagai semangat berkoperasi, sesama anggota koperasi tidak mencari untung satu sama yang lain. Jiwa sosial adalah ruh dari koperasi lain halnya dengan tanggung jawab sosial yang diemban oleh PT atau badan usaha diluar koperasi.

Dari paparan yang disampaikan penulis diatas, perwujudannya akan kembali kepada seberapa dalam kadar pemahaman nilai dan prinsip koperasi yang menuntun bagaimana kita memposisikan hubungan dan kedudukan Koperasi dengan anggota sebagai pemiliknya.

Kadar pemahaman dan penghayatan terhadap Nilai dan prinsip koperasi inilah yang pada akhirnya akan melahirkan sikap dan perilaku keseharian dalam membina , mengembangkan dan mengelola koperasi ditengah masyarakat baik itu oleh para Pembina maupun penggiat koperasi. Hal substansi ini pulalah yang menjadi hahekat dari permohonan banding PKPRI Kabupaten/Kota Kediri untuk mencari keadilan tentang pengakuan nilai dan prinsip koperasi melalui pengadilan pajak.
Semogalah..

 

Penulis : R. Nugroho

Jabatan : Sekretaris GKPRI JATIM

Berita Lainnya