Lembaga Gerakan Koperasi Perlukah Diatur Dalam UU Perkoperasian?

(Sekretaris GKPRI Jatim, R. Nugroho)

Artikel, PipNewsJatim.Com – Meributkan kehadiran Dekopin dalam pasal-pasal di RUU Perkoperasian menjadi fenomena dan dinamika Gerakan Koperasi Indonesia yang menarik untuk direnungkan saat ini.

Penulis mencatat setidaknya ada 2 isue yang meributkan Dekopin diatur dalam RUU perkoperasian; yaitu :
(1). Penetapan Dekopin akan merampas hak berserikat bagi insan gerakan koperasi yang di jamin konstitusi
(2). Penetapan Dekopin akan menjadi beban baik bagi negara (APBN), maupun masyarakat koperasi sendiri (kewajiban membayar iuran).

Menolak kehadiran Dekopin dalam RUU perkoperasian sah-sah saja, karena itu adalah hak demokrasi untuk menyampaikan pendapat yang harus dihormati.

Terlepas apapun alasan menolak hadirnya Dekopin diatur dalam RUU PERKOPERASIAN , penulis mencoba memahami ketentuan pada pasal 1 angka 2 RUU perkoperasian yang berbunyi: “Perkoperasian adalah seluruh aspek yang menyangkut kehidupan koperasi” dengan kata lain bahwa RUU koperasi yang akan disahkan menjadi UU, haruslah mengatur dan melindungi semua aspek kehidupan koperasi.

Apa saja aspek kehidupan koperasi, lebih spesifik lagi Koperasi Indonesia?

Menurut Pendapat Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No 28/PUU-XI/2013 halaman 33 menyatakan : “Koperasi sebagaimana dikemukakan oleh Bung Hatta pada dasarnya adalah sebuah sistem nilai. Sebagai sebuah sistem nilai koperasi tidak hanya ingin menampilkan perbedaan bentuknya dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain. Koperasi sesungguhnya ingin menegakkan seperangkat nilai tertentu dalam bidang perekonomian. Bahwa secara struktural koperasi tampil berbeda dari bentuk-bentuk perusahaan yang lain, hal itu semata-mata merupakan artikulasi dari nilai yang diembannya”. 

Bung Hatta menyampaikan dalam berbagai kesempatan bahwa koperasi adalah sebuah gerakan untuk mendidik rakyat dalam menjalankan perekonomian nasional dan membangun kebersamaan dalam mencapai cita cita untuk mewujudkan kesejahteraan bersama

Substansi yang perlu dipahami dari pendapat Mahkamah Konstitusi yang mengangkat pemikiran bung Hatta diatas, yaitu : Koperasi adalah sebuah sistim nilai yang membedakan koperasi dengan pelaku ekonomi yang lain, sebagai sebuah sistim nilai Koperasi harus dilihat dari dua sisinya. Sisi yang satu adalah sebuah “GERAKAN” untuk memperjuangkan cita cita yang sama seluruh warga gerakan koperasi melalui pendidikan dan perjuangan bersama , sedangkan di sisinya yang lain adalah sebuah “BADAN USAHA BERSAMA BERAZASKAN KEKELUARGAAN” yang memperjuangkan berbagai kepentingan dan kebutuhan ekonomi, sosial dan budaya warga gerakan koperasi Indonesia (difinisi koperasi pasal 1 angka (1) RUU perkoperasian).
“Bangun koperasi dapat dilihat dari sisi cita-cita , semangat dan ruhnya, disisi lainnya dapat dilihat dari sisi teknis yaitu dari aspek organisasinya, usahanya, permodalan/keuangannya, serta manajemen pengelolaannya“.(penulis, Mengapa Ribut DEKOPIN Sebagai Wadah Tunggal?, PipNewsJatim.Com, Juli 2019). Kedua sisi koperasi inilah semestinya ditata dalam UU Perkoperasian.

Cita-cita, semangat dan ruh koperasi secara filosofis adalah GERAKAN untuk mewujudkan sebuah tata nilai dalam bidang perekonomian sebagaimana amanat Konstitusi ( pasal 33 UUD 1945 ) dan gerakan untuk merubah tata perekonomian yang kapitalis dan individualis menjadi tata perekonomian kekeluargaan untuk membangun kesejahteraan bersama sebagaimana cita cita kemerdekaan 17 Agustus 1945 .

Sedangkan tata kelola organisasi, usaha, permodalan/keuangan serta manajemen koperasi secara teknis adalah perilaku keseharian para penggiat koperasi dalam menjalan usaha bersama berazaskan kekeluargaan yang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan pelaku ekonomi yang lain. Kedua sisi koperasi inilah yang harus diatur, ditata dan dilindungi melalui UU Perkoperasian.

Sebagai sebuah GERAKAN maka dibutuhkan sebuah lembaga yang mempersatukan kekuatan dan menunjukkan arah cita-cita yang ingin dicapai. Sebagai wadah untuk mempersatukan cita-cita, nilai-nilai dan semangat yang menjadi ruh koperasi Indonesia tentunya harus hanya ada satu wadah yang satu, bukan terpecah pecah menjadi berbagai macam wadah yang dapat membiaskan cita-cita dan semangat berkoperasi dengan berbagai visi dan misinya. Disinilah RUU Perkoperasian perlu mengatur wadah pemersatu gerakan koperasi.

Penulis tidak sependapat bahwa wadah pemersatu menghilangkan hak berserikat yang dimiliki oleh warga Negara, justru membangun wadah pemersatu ini adalah perwujudan dari hak seluruh warga koperasi Indonesia yang mempunyai satu cita-cita dan semangat yang sama untuk berserikat mewujudkan cita-cita Gerakan Koperasi Indonesia.

Bagaimana dengan Dewan Koperasi Indonesia ( DEKOPIN ) yang melahirkan perdebatan sengit antara pihak yang menginginkan dan menolak diatur dalam UU Perkoperasian?

RUU Perkoperasian yang saat ini berproses dalam pembahasan menetapkan wadah pemersatu itu adalah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) yang kemudian menjadi perdebatan sengit antara yang setuju dan menolak hadirnya diatur dalam RUU.

Terlepas dari berbagai penalaran para pihak yang berdebat yang sah2 saja dalam era demokrasi, penulis ingin melihat dari sisi yang lain.
1). Karena RUU perkoperasian harus mengatur dan menata seluruh aspek kehidupan koperasi, maka secara substansi sudah seharusnya RUU menata dan mengatur wadah permersatu sebagai wadah perjuangan gerakan koperasi.
2). Ketika RUU menetapkan Dekopin sebagai wadah pemersatu maka tak lepas dari peristiwa sejarah ketika gerakan koperasi Indonesia membentuk wadah untuk mempersatukan cita cita dan semangat perjuangan koperasi Indonesia yaitu SOKRI pada tahun 1947 yang kemudian berubah nama menjadi Dekopin sampai saat ini.
3). Yang menjadi permasalahan bukan hadirnya Wadah pemersatu yang dinamakan DEKOPIN tetapi bagaimana RUU ini mengatur Dekopin sesuai dengan hakekatnya sebagai wadah perjuangan bersama, bukan sebagai wadah untuk kepentingan kelompok ataupun kepentingan yang lepas dari cita-cita dan semangat gerakan koperasi.

Ada pendapat bahwa Dekopin sama dengan organisasi profesi seperti Kadin atau organisasi profesi yang lain. Karena itu dapat didirikan berbagai macam organisasi koperasi oleh warga gerakan koperasi yang dapat diatur dalam Regulasi tersendiri. Sekali lagi pendapat ini juga sah-sah juga.

Apakah Organisasi Koperasi sama dengan KADIN atau Organisasi Profesi yang lain? Apa Organisasi Profesi mengartikulasikan sebuah cita-cita? Atau hanya mengatur sisi teknis tata kelola untuk mewujudkan cita-cita, yaitu mengatur bentuk organisasi, bentuk usaha, bentuk permodalan/keuangan maupun tata menajemennya?

Kalaupun hanya mangatur permasalahan teknis, RUU perkoperasian secara substansi sudah mengatur dalam pasal-pasalnya bagaimana pendirian badan hukum koperasi, bagaimana usaha koperasi, bagaimana struktur permodalan dan manajemen pengelolaan koperasi dan berbagai sisi teknis lainnya. Kalaupun Koperasi disamakan seperti KADIN atau lembaga profesi yang lain, maka RUU Perkoperasian sudah menjawab pertanyaan itu? karena RUU Perkoperasian sudah mengatur siapa yang terlibat yaitu invididu/perorangan sebagai anggota koperasi, kalau KADIN menyatukan para pengusaha, RUU juga menyatukan Badan Hukum Koperasi sebagai organisasi primer dalam wadah kebersamaan yang disebut Koperasi Sekunder. Demikian juga dengan aspek teknis lainnya. Tetapi apakah Organisasi Profesi mengartikulasikan cita-cita sebuah gerakan atau hanya mengatur sisi tata kelola sebuah gerakan ? jawabannya ada pada para pihak yang mendalilkannya.

Kembali kepada pemikiran yang telah diuraikan diatas, setelah dilakukan penyempurnaan terhadap pasal-pasal yang mengatur Dekopin wadah pemersatu sebagai salah satu aspek kehidupan Koperasi Indonesia, mestinya tidak perlu ada lagi debat yang membuang energi untuk menerima atau menolak Dekopin dalam UU Perkoperasian, SEMOGA !!!???

 

Penulis : R. Nugroho

Jabatan : Sekretaris GKPRI Jatim

Berita Lainnya