Koperasi dan UKM Vs Paket Kebijakan XVI

 

 

Opini, PipNewsJatim.Com – Paket kebijakan ekonomi 16 tahun 2018 menyentak koperasi dan ukm. Paket kebijakan membuka seluas-luasnya 54 sektor usaha menampar kedaulatan ekonomi yang dikerjakan oleh UKM dan koperasi. Warung internet, industri rokok kretek dan putih, gedung pertunjukan seni, perdagangan eceran melalui pemesanan pos dan internet, industri printing merupakan sekian jenis usaha yang dibuka untuk PMDN maupun PMA. Bahkan masih banyak lagi sektor usaha yang terbuka bebas bagi pengusaha dalam maupun luar negeri melakukan usaha pada sektor tersebut. Suara gerakan koperasi menanggapi hal tersebut tentu harus dipikir secara jernih dan kritis.

Pemerintah melakukan paket kebijakan tersebut didasarkan pada aspek a) jumlah pelaku usaha disektor ini sangat besar, b) kontribusi untuk pertumbuhan ekonomi nasional belum optimal, c) kendala berusaha disektor ini masih banyak permasalahan dan tantanganya, d) membuka investasi agar masuk uang dari asing ke negara kita, e) menyerap tenaga kerja dan mungkin banyak faktor untuk seperti mempertahankan pertumbuhan ekonomi nasional serta dinamika ekonomi di tingkat bawah/rakyat. Pandangan pemerintah ada benarnya jika kebijakan ini implementasinya dilandasi dengan perangkat peraturan yang mengatur kepemilikan saham, lokasi usaha hanya di kota kabupaten buka diseluruh pelosok desa, serta ada pengawasan dan penegakan hukum dengan sangsi yang tegas jika ada pelanggaran. Pada aspek syarat ini realitanya pemerintah tidak mempunyai keseragaman dan ketegasan serta koordinasi yang baik antar pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Inilah bentuk kekawatiran yang sangat menjadi konsen dari pelaku usaha koperasi dan UKM. Pemerintah seringkali abai soal-soal praktika di lapangan, tidak menegakkan aturan dan pemberian sangsi tegas atas penyimpangan yang sudah terjadi di lapangan dan sangat merugikan kepentingan koperasi dan UKM pada sektor usaha yang “dikuasai” kaum pemodal. Contohnya adanya ritel modern sampai di kampung-kampung telah banyak mematikan usaha warung rakyat yg sampai sekarang juga belum ada tindakan tegas dari pemerintah pusat dan daerah.

Niat pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui paket kebijakan ekonomi ke 16 ini pada sisi lain bisa menjadi bumerang sebagaimana kasus di bisnis UKM pada sektor pariwisata di Bali. Pemerintah memberikan ijin usaha dengan mudah dari pengusaha asal Tiongkok pada sektor hotel, transportasi, biro wisata, toko souvenir yang ternyata besarnya turis dari Tiongkok dikelola secara ekslusif oleh pelaku usaha dari Tiongkok yang membuka usaha di Bali. Hasilnya uang yuan yang diharapkan digunakan belanja turis Tiongkok untuk wisata di toko atau penyedia jasa dalam negeri ternyata ditangani sendiri oleh pelaku usaha Tiongkok yang menbuka usaha di Bali. Sehingga yuan dari mereka kembali dinikmati kembali ke Tiongkok dan hanya tercecer sedikit di dalam negeri. Ini bentuk kemudahan yang tidak dibarengi dengan pengawasan dan penegakan hukum atas kebijakan yang baik tetapi berdampak buruk pada pelaku usaha kecil menengah di dalam negeri.

Kebijakan ekonomi ini telah menimbulkan polemik dikalangan pelaku usaha koperasi dan UKM. Sebab pemerintah seakan telah melakukan kesalahan mengambil kebijakan, yang a) merugikan kepentingan koperasi dan ukm, b) tidak melindungi usaha rakyat, c) pemerintah pro kapitalis dan d) hanya memberikan kesempatan kepada swasta nasional dan asing. Dengan asumsi diatas pelaku usaha koperasi dan UKM sudah memberikan label kepada pemerintahan kapitalis yang mengabaikan kepentingan ekonomi rakyatnya.

Secara politis paket kebijakan ini tidak menguntungkan Presiden Jokowi yang maju lagi sebagai capres. Sebab stigma yang akan muncul di kelompok ekonomi rakyat, pemerintah hanya mengurus usaha besar dan asing tidak mengurus ekonomi rakyat. Dalam retorika politik ini bisa dijadikan bahan bagi capres penantang untuk menjustifikasi atas pemerintahan saat ini hanya pro kapitalis tidak melindungi dan memberdayakan ekonomi rakyat.

Kesalahan Dasar Berpikir

Paket kebijakan ekonomi 16 ini yang dirancang secara efektif, ekspansif, dan menarik agar mendorong ekspor, logistik, substitusi ekspor dan meningkatkan investasi, karena berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan sebelumnya tidak mampu menggenjot investasi. Dengan tujuan tersebut pemerintah mengambil kebijakan yang membuka sektor-sektor ekonomi yang ditangani oleh UKM dan koperasi merupakan kekeliruan sebab akan menggadaikan ekonomi rakyat pada kelompok kapitalis. Seharusnya masalah subtansi yang harus diselesaikan adalah kenapa investasi tidak tumbuh di negara kita? Ini banyak faktor yang harus diselesaikan pemerintah dengan tegas, misalnya masalah perburuhan dan uu ketenagakerjaan, kebijakan pajak, kondisi dukungan infrastruktur dilapangan, kemudahan perijinan, menghilangkan pungli dan biaya siluman lainya, keamanan dan penegakan serta kepastian hukum di negara kita, karena masalah-masalah tersebut yang menjadi hambatan tumbuhnya investasi di negara kita. Bukan masalah sektor usaha apalagi sektor usaha yang dikerjakan oleh pelaku usaha UKM dan koperasi. UKM dan koperasi di dalam negeri juga tidak berkembang baik karena juga harus menjadi alat evaluasi pemerintah sebab hambatan besar tumbuhkembangnya koperasi dan UKM juga belum diselesaikan antara lain a) akses permodalan yang sulit didapat b) akses pemasaran, c) pola pembinaan yang salah karena tidak memperkuat kemandirian UKM dan koperasi, d) perlindungan dan pembinaan usaha yang tidak dilakukan serta e) peningkatan kapasitas pelaku usaha yang belum diberikan, bahkan juga f) penciptaan suana kondusif untuk berusaha bagi UKM dan koperasi misalnya kebijakan pajak, dukungan infrastruktur nyaris tiada. Hambatan pengembangan usaha kecil saja belum diselesaikan sehingga UKM dan koperasi berjalan sendiri tanpa banyak sentuhan kehadiran pemerintah. Sekarang ditambah dengan kebijakan paket ekonomi 16 yang dapat mematikan ekonomi rakyat maka ada reaksi keras dari UKM dan koperasi atas kebijakan tersebut sebagai kewajaran.

Inilah kesalahan berpikir mendasar pemerintah yang membuat gaduh dan ketakutan dengan munculnya reaksi keras atas sikap pemerintah membuat kebijakan paket ekonomi 16 ini.

Solusi Keberpihakan Untuk Koperasi dan UKM

Jika kebijakan ekonomi 16 tersebut dipaksakan akan menimbulkan reaksi yang berkepanjangan yang merugikan semua pihak, sebab investor tidak akan masuk menanamkan modalnya pada sektor yang direlaksasi pemerintaj karena penuh dengan kekawatiran. Untuk itu Gerakan Koperasi meminta kepada pemerintah agar: a) menunda paket kebijaka ekonomi 16 sampau batas waktu yang tidak ditentukan, b) pemeritah sungguh-sungguh konsisten menuntaskan hambatan dan masalah yang dihadapi pelaku usaha UKM dan koperasi, c) pemerintah juga membenahi faktor-faktor penghambat investasi di negara kita dengan tenggang waktu yang cepat dan sistematis, d) pemerintah menciptakan suasana kondusif dan penegakan hukum yang adil dam tegas tanpa pandang bulu, hilangkan stigma : “hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas”, dan e) koordinasi lintas kementerian/lembaga harus dilakukan dengan dirijen yang jelas serta harmonis sebab rakyat memandang salah satu blunder pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di negeri ini adalah tidak adanya koordinasi yang baik serta fokus membangun kekuatan mandiri dengan sumber daya pembangunan yang kita miliki. Sehingga jangan sampai muncul stigma “apa yang dibicarakan beda dengan apa yang dilakukan”.

Langkah-langkah itu yang harus segera dilakukan dan dituntaskan oleh pemerintah untuk memperbaiki suasana kondusif tumbuhnya investasi dan tumbuhnya bisnis UKM dan koperasi. Sekali lagi pemerintah jangan salah mengambil dasar pemikiran menentukan kebijakan yang akan membuat gaduh suasana, karena akan merugikan kepentingan ekonomi kita.

 

Penulis : DR. Agung Sudjatmoko, M.M (Ketua Harian Dekopin)

 

Berita Lainnya