Koperasi Dalam Masyarakat Konsumsi

Ilustrasi Masyarakat Komsumsi

 

Artikel, PIPNewsJatim.Com – Di tengah merebaknya sistem ekonomi yang kapitalistik-individualistik seperti sekarang, kehadiran koperasi dianggap akan mampu mengangkat Indonesia dari jerat mata rantai ekonomi kapitalistik. Filosofi koperasi sebagai usaha bersama adalah landasan paling sahih demi meredam pertarungan ekonomi individual yang “anti-sosial”.

Namun, yang menarik, beberapa tahun terakhir koperasi-koperasi swasta muncul, menjamur sampai kota-kota kecil. Koperasi seperti ini sering tampil seperti bank, sebagai tempat transaksi uang (modal). Fenomena tersebut menjadi sinyal macetnya pendidikan koperasi yang dikelola oleh negara (KUD).

Koperasi telah dipilih sebagai sistem pereknomian dan menjadi soko guru ekonomi berbasis komunalisme kerakyatan, sesuai dengan UUD 1945 pasal 33. Sebagai lembaga ekonomi kerakyatan, koperasi berpijak pada ekonomi non kapitalisme, karena dikelola melalui dana masyarakat secara kolektif dan swadaya.

Koperasi menjadi lembaga organik yang mengakar di masyarakat. Koperasi merupakan sistem ekonomi Barat dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda ke Indonesia.

Koperasi lahir di negara industri, karena kesadaran masyarakat untuk membebaskan diri dari ketergantungan kesediaan barang dari pabrik yang harganya mahal.

Tak ada campur tangan negara di sini. Koperasi menjadi counter culture (budaya tanding) dari akibat negatif revolusi industri di Eropa. Di Inggris yang dianggap sebagai negara cikal bakal koperasi, koperasi menjadi media perlawanan bagi monopoli industri yang dilakukan oleh pengusaha (Ima Suwandi, 1980).

Hal ini berbeda dengan sejarah lahirnya koperasi di Indonesia yang justru merupakan “hadiah” dari pemerintah kolonial. Koperasi di Indonesia diperkenalkan oleh pemerintah dan cendekiawan kepada rakyat (Ibnoe Soedjono, Prisma, No.6/7/1978). Kendati setelah itu koperasi mulai dijadikan pemerintah sebagai lembaga ekonomi kerakyatan melalui instrumen undang-undang.

Menjadikan koperasi sebagai sistem ekonomi kekeluargaan, berangkat dari kekayaan kultural masyarakat kita yang tumbuh dalam kegotongroyongan. Wagiono Ismangil (Prisma, No.6/7/1978) melihat bahwa ada masalah yang timbul ketika kebersamaan itu diletakkan pada tataran ekonomi. Kebersamaan kita hanya terjadi pada hal-hal yang bersifat non ekonomi, seperti saat kenduri, kematian, atau pernikahan. Akan selalu timbul masalah ketika kebersamaan itu dijadikan semangat dalam berekonomi.

Koperasi -dengan kebersamaaannya- telah menjadi ilusi ketika hal-hal yang bersifat historis dan teknis belum selesai. Secara historis, koperasi bukanlah lahir dari masyarakat Indonesia yang mengalami revolusi industri.

Pada masa awal berdirinya, koperasi digerakkan oleh pamong praja, yang di Barat justru menjadi bagian dari bourgeois society (masyarakat borjuis) yang ingin dilawan dengan koperasi (Wahju Sukotjo, Prisma No.6/7i/1978). Ini yang menjadi masalah penting ketika apa yang sebetulnya bukan bagian integratif masyarakat, harus menjadi elan yang menggerakkan sendi-sendi perekonomian masyarakat.

Tesis Dr. J. H. Boeke (ketua Panitia Koperasi yang dibentuk oleh kolonial Belanda), yang mengatakan, di Indonesia terjadi dualisme ekonomi akibat kolonialisme yang bercokol sejak VOC hingga 1830-an. Dia mendedahkan ada lima perbedaan prinsipil yang membedakan ekonomi masyarakat Barat dan Timur.

Pertama, masyarakat Timur (Indonesia) memiliki tingkat produktivitas yang rendah.

Kedua, pertentangan antara kota dan desa yang menyebabkan masyarakat desa haus akan kredit.

Ketiga, pertentangan antara ekonomi uang dan barang.

Keempat, masyarakat Barat cenderung mekanistis (berpikir untung rugi) dalam kegiatan ekonomi, sementara masyarakat Timur bersifat organis dan dipengaruhi oleh tradisi-tradisi yang metafisik-profetik.

Kelima, masyarakat Barat bersifat produsen dan Timur bersifat konsumen.

Dari pelbagai analisis Boeke tersebut, bisa ditarik kesimpulan besar bahwa koperasi yang tumbuh di Barat muncul dalam masyarakat produsen sehingga mampu bertahan, sementara koperasi di Indonesia tumbuh di masyarakat konsumen yang sulit untuk berkembang.

Meminjam Karl Marx tentang civil society, yang dicontohkan Coen Husain Pontoh (indoprogress.com, 2008) melalui kebebasan pers, masyarakat semestinya menjadi subjek atas kehidupan ekonominya dan negara harus membuka selebar-lebarnya akses terhadap eknonomi ke masyarakat. Dengan gagasan yang demikian, koperasi merupakan bagian dari civil society yang hendak dibangun dan menentukan eksistensi negara.

Lantas bagaimana membangun civil society dengan koperasi itu? Pertama, instrumen negara mesti meletakkan sebuah pintu bagi ruang diskursif dan praksis bagi kehidupan ekonomi masyarakat. Kedua, secara kultural, koperasi mesti menjadi ruang publik yang diskursif untuk mengupayakan pelbagai tindakan dan isu-isu strategis yang berkaitan dengan ekonomi masyarakat.

Koperasi sebagai public sphere (ruang publik), mengikuti gagasan Juergen Habermas, harus menjadi ruang yang bersih dari intervensi luar. Artinya, negara mesti menjamin kebebasan ruang publik itu secara legal formal (UU, PP, dan lain sebagainya) serta jelas memberi masyarakat kebebasan untuk tumbuh.

Tanpa adanya elemen-elemen politik seperti itu, koperasi hanya menjadi aktivitas ekonomi yang sekadar. Koperasi hanya sekadar instrumen pelengkap bagi ekonomi kerakyatan dan kekeluargaan yang menjadi dasar bagi dirumuskannya UUD 1945 pasal 33.

Semangat “perlawanan” terhadap kapitalisasi ekonomi di Eropa, adalah contoh fungsi koperasi yang ditujukan untuk menyejahterakan rakyat. Dengan ini sebetulnya kita harus melakukan pola pendidikan yang terbalik, yakni untuk memajukan koperasi, harus memajukan rakyat terlebih dahulu, baik dari segi manajerial ataupun kreatifitas.

Lebih dari itu, mentalitas produsen mesti digalakkan sebagai bagian dari pendidikan koperasi di masyarakat. Koperasi di Eropa tumbuh di serikat buruh yang telah menjadi pekerja di pabrik-pabrik. Mereka telah melakukan kerja produksi sebelumnya.

Tanpa membentuk mentalitas produksi, sulit didapat sebuah masyarakat yang mampu dengan koperasi. Hatta (1978) mengatakan bahwa koperasi konsumsi harus dirubah ke koperasi produksi. Kredit UKM (usaha kecil menengah) yang menjadi program kementerian koperasi atau Dekopin musti menjadi cara untuk memberikan pinjaman modal ke masyarakat.

Selama ini, yang sering terjadi adalah, meski pinjaman mengatasnamakan untuk modal produksi, namun justru untuk pemenuhan hasrat konsumtif. Perlu ada pengawasan yang ketat agar pinjaman modal produksi ke masyarakat tepat sasaran.

Dengan modal dari pemerintah, mereka akan mandiri secara ekonomi dan mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Lewat cara inilah koperasi mampu menjadi soko guru (tiang penyangga utama) ekonomi nasional yang akan menyejahterakan masyarakat. Koperasi akan kuat ketika masyarakat sudah hidup dalam habitus produksi.

Artikel ini di tulis oleh :
Junaidi Abdul Munif, pengurus Lajnah Ta’lif wan Nasyr (LTN) NU Semarang

Berita Lainnya