Ketua Puskud Jatim : RUU Perkoperasian Harus Segera Disahkan, Kalau Tidak, Akan Kembali Ke Titik Nol

(Ketua Puskud Jatim, Drs. H. Mardjito GA)

 

Surabaya, PipNewsJatim.Com – Belum disahkannnya RUU Perkoperasian hingga saat ini mendapat perhatian banyak tokoh koperasi. Salah satunya datang dari Ketua Puskud Jatim, Drs. H. Mardjito GA.

Menurut Mardjito GA, RUU Perkoperasian harus segera disahkan. Karena apabila tidak segera disahkah, pihaknya khawatir RUU Perkoperasian kembali akan menguap dan dan tidak akan kunjung selesai.

“Bila RUU Perkoperasian tidak secepatnya disahkan pada masa bhakti DPR yang akan selesai pada 1 Oktober nanti, maka akan berangkat dari titik nol lagi”, kata Mardjito saat dihubungi Tim PipNewsJatim.Com, Minggu (25/08/2019)

Pernyataan tersebut bukan tanpa alasan. Madjito mengungkapkan bahwa pihaknya selama ini telah mengamati perkembangan RUU tersebut. Sejak UU Nomor 17 Tahun 2012 yang di batalkan pada pertengahan tahun 2014, seharusnya keputusan tersebut mendapatkan prioritas di Balegnas. Namun kenyataannya sampai akhir periode juga belum tuntas.

“Dibatalkannya UU Nomor 17 Tahun 2012 itu merupakan keputusan Mahkamah Konstitusi. Seharusnya mendapat prioritas di Balegnas. Kenyataannya, sampai akhir periode DPR RI 2014 tidak kunjung disahkan. Ironisnya, RUU Perkoperasian inipun hingga saat ini juga belum disahkan. Padahal masa bhakti DPR RI sudah 1,5 bulan lagi”,

“Kalau RUU Perkoperasian ini tidak segera disahkan, kami khawatir akan semakin lama lagi. Lebih parah lagi, mengingat UU Nomor 25 Tahun 1992 sudah perlu penyesuaian dengan dinamika yang ada. Tentunya saat ini gerakan koperasi akan kebingungan menyikapi Permen-Permen baik dari Kemenkop maupun Kemenkumham yang nyata-nyata banyak mengacu pada UU Nomor 17 Tahun 2012 yang telah di batalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Contoh Permenkumham Nomor 14 Tahun 2019 dan Permenkop sebelumnya”, jelas Mardjito.

Terlalu lamanya RUU Perkoperasian ini untuk disahkan menuai banyak cibiran terutama dari gerakan koperasi. Namun, sebagai salah satu tokoh gerakan koperasi Jawa Timur, Mardjito menyadari bahwa membahas UU perkoperasian tidak begitu menarik perhatian wakil rakyat di Senayan.

“Kendatipun ini merupakan implementasi pasal 33 UUD 1945 khususnya ayat 1. Jika dibandingkan membahas RUU yang lain misalnya tentang tembakau dan lain-lain yang ada kekuatan besar yang mendorong UU segera terbit. Mungkin menurut mereka, membahas RUU Perkoperasian kurang “seksi” sehingga mereka kadang membiarkannya”, ujar Ketua Badan Pengawas Dekopin ini.

Eksistensi Dekopin Dipersoalkan
Ditengah lambannya RUU Perkoperasian untuk segera disahkan, ternyata ada pihak-pihak yang dengan sengaja ingin menggagalkannya. Hal tersebut ramai beredar di media sosial.

Salah satu alasan untuk menunda disahkannya RUU Perkoperasian adalah adanya pasal tentang Dekopin sebagai wadah tunggal gerakan koperasi. Menurut mereka, adanya pasal tersebut akan mengancam demokrasi ekonomi. Alasannya, bahwa koperasi memiliki azas suka rela sehingga hal tersebut menurutnya tidak relevan.

Menanggapi hal tersebut, dengan santai Mardjito mengatakan bahwa jika memang ada pasal yang tidak relevan dengan prinsip koperasi dan mengancam demokrasi ekonomi, sebaiknya digugat ke Mahkamah Konstitusi. Tetapi jangan sampai menghambat disahkannya RUU tersebut.

“Iya kalau urusan Dekopin ya biar mereka gugat ke MK dong!!! Jangan hambat pengesahan UU. Tidak hanya Dekopinlah, kelompok itu banyak maunya. Misalnya, mereka ngurusi Sepak Bola, mungkin mereka juga tidak akan setuju dengan wadah PSSI saja. Memang kerjaannya mereka cari panggung saja”, Pungkasnya [Elc]

Berita Lainnya