Jawa Timur Mempertaruhkan Kebenaran Dalam Munas

(Suasana Munas Dekopin di Makasar)

 

Makasar, PipNewsJatim – Perhelatan Munas Dekopin Makasar 11-14 November 2019, tidak lagi menjadi ajang pertanggungjawaban pimpinan Dekopin 2014-2019 saja, tetapi menjadi medan pertempuran bagi kontingen Jatim untuk memperjuangkan dan menegakkan Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah pemersatu dan pemerjuang cita-cita gerakan koperasi sebagaimana tujuan didirikannya sejak 1947 yang lalu.

Puncak dari pertempuran yang dilakukan adalah berpindahnya kontingen Jatim bersama kontingen dari daerah lain dan beberapa utusan Induk koperasi peserta munas meninggalkan ruangan sidang.

Kontingen Jatim menolak pada saat persidangan Munas memaksakan agenda untuk merubah Anggaran Dasar agar dapat memuluskan keinginan kelompok yang ingin merubah masa jabatan Dekopin dari 2 kali menjadi tidak dibatasi.

Ketika dimohon pendapatnya tentang penolakan terhadap agenda perubahan Anggaran Dasar oleh kontingen Jawa Timur, R. Nugroho M, salah satu pimpinan Dekopinwil Jatim ditengah acara Munas mengatakan bahwa keputusan Munas untuk merubah Anggaran Dasar itu cacat hukum sehingga kontingen Jatim tidak ikut menyetujuinya.

“Penolakan terhadap perubahan Anggaran Dasar khususnya Pasal 19 adalah sikap tegas dan Prinsipiil Jawa Timur karena tidak mau terlibat menyetujui keputusan Munas merubah Anggaran Dasar yang cacat hukum dan tidak aspiratif”, ujarnya.

Menurutnya, keputusan kontingen Jatim untuk tidak ikut menyetujui karena tidak ingin menjerumuskan Dekopin.

“Jawa Timur tidak ingin menjerumuskan Dekopin menjadi wadah untuk memuluskan vested interst dengan mengorbankan jati diri lembaga”, kata Nugroho.

Lebih lanjut Nugroho, menambahkan bahwa agenda perubahan Anggaran Dasar salah satunya adalah merubah pasal 19 yang mengatur masa jabatan pimpinan Dekopin dan ketua Umum selama 2 kali menjadi tidak dibatasi.

Perubahan Anggaran Dasar yang seharusnya dilakukan melalui Munas khusus dipaksakan untuk diagendakan dalam Munas yang dilaksanakan di makasar 11-14 November 2019.

Nugroho ganti mempertanyakan, apa salahnya pasal 19 Anggaran Dasar yang membatasi jabatan pimpinan Dekopin harus diubah.

“Apakah ada keadaan luar biasa yang mengharuskan merubah pembatasan jabatan ketua menjadi tidak dibatasi? Apakah pimpinan Dekopin itu jabatan abadi dan sebuah warisan? Sesuatu yang lucu dan sinetron yang menggelikan dihadapan gerakan Koperasi Indonesia. Merubah regulasi hanya untuk memuluskan vested interest. begitukah tauladan para elite koperasi indonesia? Lelucon yang tak lucu. [Nug]

Berita Lainnya