INKOPKAR Mendukung DEKOPIN Pimpinan Sri Untari

(Sekjend Inkopkar, Sarjono Amsan)

 

Makassar, PipNewsJatim.Com – Lebih kurang 200 Dekopinda dari 11 Propinsi, satu Dekopinwil dan lima Induk Koperasi berpindah ruangan untuk melanjutkan Munas Dekopin yang sesuai dengan Kepres No. 6 th 2011 Tentang AD Dekopin.

Seluruh anggota Dekopin yang berpindah ruang Munas di Hotel Claro Makassar sepakat menetapkan Sri Untari dari Dekopinwil Jatim sebagai Pimpinan Sementara Dekopin dengan tugas Mempersiapkan dan Melaksanakan Munas yang sesuai dengan isi Keppres No.6/2011.

Bagi INKOPKAR, upaya rekayasa Munas Dekopin yang membelokan menjadi Munas Khusus Perubahan AD sesuai Keppres 6/2011 adalah penghianat Konstitusional terhadap Marwah Keppres tersebut. “Kita tidak boleh sepakat untuk melanggar hukum,” ujar Sarjono Amsan, Sekjen Inkopkar, yang juga Pimpinan Dekopin yg didaulat oleh peserta Munas yang sesuai Keppres No.6/2011 untuk mendampingi Sri Untari.

Menurut Sarjono, Nurdin Halid (NH) sudah dua periode menjadi Ketua Umum Dekopin dan sudah dua kali berturut-turut. Menurut AD yang telah disahkan oleh Keppres No.6/2011, NH tidak bisa lagi mencalonkan diri. Namun, melalui rekayasa Munas berupa penyampaian perubahan AD yang dimotori oleh DEKOPIN Wilayah tanpa melibatkan aspirasi murni Dekopinda sebagai suara terbanyak, Munas Dekopin kali ini memaksa perubahan AD, sebelum pemilihan Pimpinan Dekopin. Sehingga NH dapat dipilih kembali.

Rekayasa kehendak mayoritas yang dimotori oleh 32 Dekopinwil itu, tidak menyurutkan tekad 200 Dekopinda, satu Dekopinwil dan 4 Induk Koperasi untuk terus melanjutkan Munas yang partisipatif sesuai dengan AD yang sesuai Keppres No.6/2011.

Bagi INKOPKAR, Dekopin yang sesui Keppres No.6/2011 masih tetap eksis, sementara organisasi yang mengambil dasar di luar Keppres No.6/2011 sudah kehilangan legitimasinya, sesuai dengan UU No.25/1992 tentang Perkoperasian, tegas Sarjono.

Sejak sebagian anggota Dekopin yang dimotori oleh 32 Dekopinwil merubah bunyi Keppres maka mereka kehilangan legitimasi untuk menyatakan mereka sebagai wadah tunggal yang disebutkan dalam UU Perkoperasian.

Dengan demikian, baik etik maupun hukum, legitimasi Dekopin ada ditangan Kepemimpinan Sri Untari, karena Dekopin ini masih berlandaskan Keppres No.6/2011. Sementara Dekopin yang menggenapi kepengurusan NH menjadi tiga periode telah kehilangan legitimasinya. Karena, mereka ber-Munas sudah tidak mengikuti bunyi Keppres 6/2011 lagi. [SM]

Berita Lainnya