Diskusi Persoalan Pajak Koperasi, Koperasi UPN Yogyakarta Gelar Semiloka 

Ketua Koperasi UPN Yogyakarta sedang memberikan sambutan

 

Yogyakarta, PIPNewsJatim.Com – Menjawab problem perpajakan, Koperasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran (UPN) Yogjakarta menyelenggarakan Semiloka tentang kebijakan  pajak dan eksistensi koperasi di Hotel Sheraton Yogyakarta. Rabu (06/12/2017).

“Dasar pemikiran kegiatan ini adalah adanya beban pajak yang dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan bagi eksistensi koperasi,” jelas Ketua Koperasi UPN Siwi Hardiastuti saat membuka Semiloka tersebut.

Siwi Hardiastuti menambahkan, banyak pengaduan dan kasus pajak yang dikeluhkan oleh koperasi tetapi tidak mendapatakan tanggapan dan penyelesaian yang baik dari Kantor Pajak.

Menurut salah satu panelis, Agung Sudjatmoko, bahwa  pajak PPh final 1% bagi koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang mempunyai omset sampai 4.8 milyar pertahun dan dibayar setiap bulan dalam PP No. 46/2013 merupakan bentuk kebijakan pemerintah yang tidak memahami esensi bisnis baik bagi koperasi maupun Usaha Kecil dan Menengah (UKM).

“Kebijakan pengenaan pajak 10% bagi penerimaan bunga simpanan anggota lebih dari 240.000 juga sebagai bentuk kebijakan yang memberatkan anggota koperasi karena rata-rata amggota koperasi adalah wong cilik,” tandas pria yang akrab disapa Agung ini.

Ketua Harian Dekopin Pusat ini juga menuturkan bahwa masih banyak kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada koperasi, seperti pajak atas SHU, tidak adanya jaminan atas simpanan anggota pada koperasi dan lain sebagainya. Bahkan terkait dengan penjaminan simpanan di koperasi yang tidak dilakukan pemerintah. “Itu merupakan bentuk kebijakan diskriminatif negara atas warga negara, karena tabungan masyarakat di bank dijamin oleh LPS sampai 2 milyar, sedangkan di koperasi tidak ada sama sekali,” tandasnya.

Namun insan koperasi, tambah Agung, jangan hanya selalu mengkritik kebijakan, insan koperasi harus taat pajak. Tetapi pemerintah juga harus memahami suasaba kebatinan gerakan koperasi dalam perpajakan ini.

Dirinya juga mengajak semua pihak untuk instropeksi bahwa masih ada banyak kekurangan insan koperasi dalam mengelola usaha maupun organisasinya. “Untuk itu koperasi harus melakukan perubahan untuk fokus mengembangkan usaha, memodernisasi manajemen koperasi dan membangun jaringan usaha serta menyusun strategi merintis konglomerasi usaha koperasi untuk kesejahteraan anggota,” pungkasnya.

Pembicara lain dalam semiloka tersebut, Puspita, selaku Staf Ahli Menkeu Pengawasan Pajak, mengatakan, lebih baik sekarang semua pihak duduk bersama untuk menyelesaikan masalah perpajakan koperasi. “Semua bisa dibicarakan dan dirumuskan untuk memudahkan koperasi dan staf pajak dalam melakukan pemungutan pajak bagi koperasi,” tutur Puspita.

Dirinya menambahkan, bila saling menyalahkan tidak akan ada solusi atas pajak tersebut. Negara membutuhkan pajak untuk pembangunan tetapi pajak yang memberikan rasa keadilan bagi pelaku usaha.

Dr Sutoyo pelaku koperasi sekaligus Dosen UPN mengatakan, Bung Hatta akan menangis melihat kondisi perekonomian negeri ini bahkan akan sedih sekali jika melihat kondisi koperasi yang kurang   berkembang sesuai dengan cita-citanya saat merumuskan pasal 33 UUD 45.

Pembicara lain Ir. Suprapto Asdep Perpajakan Kemenkop mengatakan selama aturan perpajakan seperti itu tidak ada pilihan lain koperasi harus patuh pada peraturan yang ada. Untuk mengatasi kondisi perpajakan yang ada masalahnya di perbedaan persepsi menerjemahkan peraturan perpajakan dan ketidaktahuan pengurus koperasi menyusun laporan keuangan. “Untuk itu perlu disusun panduan teknis perhitungan, pemungutan dan pembayaran pajak bagi koperasi yang ditetapkan oleh Menteri koperasi dan keuangan untuk menjadi panduan bagi staf pajak dan pengurus koperasi sehingga ada kejelasan pajak bagi koperasi, yang tidak menimbulkan pengenaan pajak berulang-ulang di koperasi,” tuturnya.

Diakhir semiloka disimpulkan bahwa, pertama, perlu disusun panduan perpajakan bagi koperasi berdasar peraturan perpajakan dan konsep dasar koperasi serta peraturan perkoperasian, kedua, pengembangan usaha koperasi yang besar dan sehat sehinga beban pajak menjadi ringan, ketiga, meningkatkan kapasitas pengelola koperasi dalam aspek bisnis, organisasi termasuk aspek perpajakan bagi koperasi.[AgS]

Berita Lainnya