Dekopinwil Jatim Membawa Misi Tuntaskan Perpajakan dan GLK pada Rakernas Dekopin

 

Palembang, PipNewsJatim.Com – Ketua Dekopinwil Jatim, Drs. Ec. Tri Harsono mengungkapkan bahwa pada Rakernas Dekopin tahun 2019, Dekopinwil Jatim membawa misi khusus yang harus goal menjadi rekomendasi Dekopin. Hal tersebut disampaikan sesaat sebelum digelarnya Rakernas yang diselenggaran di Hotel Wyndham Palembang, Kamis (7/3/2019).

“Pastinya kami membawa misi khusus untuk kemaslahatan koperasi kedepan. Semoga usulan kami bisa diterima”, ungkap Tri Harsono.

Menurut Tri Harsono, Rakernas Dekopin adalah momentum bagi Dekopin menghasilkan rekomendasi dan Program Kerja strategis yang berdampak secara nyata bagi perkembangan koperasi. Menurutnya, sudah saatnya program kerja Dekopin itu langsung menyentuh pada yang paling mendasar dan dibutuhkan oleh koperasi.

Hal tersebut bukan tanpa alasan, menurutnya saat ini koperasi masih mengalami stagnan dan miskin kemajuan. Padahal, diera Revolusi Industri 4.0 seharusnya menjadi momentum bagi koperasi untuk berbenah. Tak hanya itu, Dekopin diharapkan mampu menjadi fasilitator atas kebangkitan koperasi.

“Revolusi Industri 4.0 momentum bagi Dekopin untuk menunjukkan eksistensinya dalam membangun koperasi yang berkualitas”, tuturnya.

Reformasi Pajak Penghasilan
Tri Harsono secara khusus menyebut bahwa rekomendasi yang akan diusulkan adalah permasalahan perpajakan. Yaitu tentang pajak penghasilan bagi koperasi. Menurutnya, Dekopin harus menyuarakan kepada pemerintah bahwa ada yang perlu direvisi terkait dengan regulasi perpajakan. Khususnya bagi koperasi.

Tri Harsono berpandangan bahwa pajak penghasilan yang diterapkan terhadap koperasi terdapat unsur ketidakadilan. Karena sejatinya kegiatan usaha pada koperasi bukan sepenuhnya bisnis semata. Tetapi juga pelayanan. Tri Harsono menjelaskan bahwa pajak penghasilan seharusnya hanya dikenakan pada transaksi dengan non anggota, karena transaksi tersebut adalah transaksi bisnis. Sebaliknya, kegiatan usaha yang milibatkan partisipasi anggota itu merupakan transaksi pelayanan, bukan bisnis sehingga tidak layak untuk dikenakan pajak.

“Pemerintah harus lebih jeli melihat permasalahan pajak. Aneh, kalau anngota koperasi untuk memajukan koperasinya itu dianggap atau dimasukkan dalam transaksi bisnis. Kan pajak itu berlaku terhadap sesuatu yang berkaitan dengan bisnis bukan pelayanan”, ungkap Tri Harsono.

Sebelumnya, permasalahan perpajakan di Jawa Timur telah dipersoalan dan digugat oleh PKPRI Kabupaten/Kota Kediri di pengadilan pajak. Dari fenomena tersebut, telah membuka mata segenap gerakan koperasi di Jawa Timur bahwa telah terjadi ketidakadilan. Oleh karena itu, melalui Rakernas Dekopin, Tri Harsono berharap agar permasalah perpajakan bukan hanya menjadi permasalahan Jawa Timur saja, melankan juga menjadi permasalahan nasional.

“Meskipun gerakan koperasi di Jawa Timur telah menggugatnya. Saya berharap persoalan ini bisa menjadi permasalahan secara Nasional karena ketidakadilan ini terjadi secara Nasional bukan Jatim saja” jelasnya.

GLK Harus diserahkan Pada KUD
Meskipun pada tahun 2018 sempat menjadi tranding topik ditataran gerakan koperasi, wacana pengembalian Gudang Lantai Jemur dan Kios (GLK) Koperasi Unit Desa tetap menjadi bola hangat yang harus menjadi program kerja Dekopin untuk segera dituntaskan. Pasalnya, GLK disinyalir bisa menopang ketersediaan pangan oleh KUD.

Tri Harsono menilai bahwa GLK yang selama ini sudah buram status kepemilikannya harus kembali diperjelas statusnya. Karena sudah sejak awal GLK itu adalah milik KUD. Bukan ahli waris dari mantan pengurus KUD dan Pemda.

“GLK harus segera dikembalikan pada KUD. Dekopin punya tugas dan kewajiban untuk mendorong mensukseskannya. Langkahnya, Dekopin bisa berkoordinas secara langsung dengan pemerintah. Hanya dengan itulah eksistensi Dekopin bisa dirasakan manfaatnya oleh Koperasi dan anggotanya, pungkasnya. [Elc]

 

Berita Lainnya