Berdayakan PKL, APKLI Jatim Galakkan Lima Pilar Sebagai Program Utama

Surabaya, PIPNewsJatim.Com – DPW Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Jawa Timur saat ini sedang menggalakkan lima pilar yang menjadi program utamanya dalam membantu dan memberdayakan para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menjadi anggotanya di seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

” Hingga saat ini tercatat 4,8 juta anggota yang ada di Jatim yang tergabung dalam APKLI. Jumlah tersebut tersebar di 30 Kabupaten atau Kota Se-Jatim,” jelas Ketua DPW APKLI Jatim, Adi Mulyono saat ditemui redaksi. Selasa (06/02/2018).

Dengan rincian sebaran di kawasan ekonomi strategis dan sentra ekonomi rakyat diseluruh jawa timur. Di Pasar Tradisional, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Kawasan Wisata, Kawasan Industri, Kuliner dan kelontong di gang perkotaan dan kampung-kampung pedesaan. Juga PKL gerobak dan asongan.

Untuk memberdayakan ribuan PKL itulah ada lima pilar yang digalakkan APKLI sebagai program utama. Yaitu, Pertama,  para PKL bisa memiliki lahan atau lapak sendiri, tentunya dengan harga yang murah.

Kemudian yang kedua, sebisa mungkin memberikan kemudahan permodalan bagi para PKL. Sebab, modal merupakan yang sangat penting bagi para pedagang.  Ketiga, membuat sistem penjualan dari hulu ke hilir yang lebih rapi, dengan cara membentuk pergudangan bagi komoditi.  Semisal Pergudangan beras dan minyak berlebel PKL di  Kalimantan.

Keempat, pihaknya juga mendorong pedagang melek teknologi. Dalam hal ini, Kerjasama dengan telkomselpun dijalin berupa pemberian wifi ID . Dan terakhir adalah pemberian pembinaan pemasaran dan produksi. ” Kami beri pembinaan paling tidak seminggu sekali, ini bertujuan dalam rangka meningkatkan penjualan,” tukas pria yang akrab disapa Mulyono.

Selain lima pilar tersebut, lanjut Mulyono, pihaknya juga menjadi pintu komonikasi antara PKL dengan pemerintah. Ia lalu menjelaskan, bahwa seringkali dilapangan terjadi benturan yang berujung pada penggusuran, maka disitulah APKLI hadir dan turun langsung. ” Setiap kali ada anggota kami yang bermasalah, APKLI langsung turun melakukan pembinaan. Memang kami tidak menolak pada dasarnya ketika digusur, tapi saya rasa harus ada solusi dari pemerintah,”tandasnya.

Solusi yang dimaksud, tambah Mulyono bisa berupa penyediaan lahan atau tempat usaha baru. Tetapi pemilihannya jangan terlalu jauh dari tempat berjualan semula. Sehingga para pedagang tidak sampai kehilangan pelanggannya . Berbeda ketika tempat yang disediakan pemerintah jauh, mereka tentunya khawatir penghasilannya merosot. ” Hal seperti inilah APKLI selalu turun mengkomonikasikan dengan pemerintah,” ungkapnya.

Kedepan, kata Mulyono, pihaknya juga akan melakukan verifikasi keanggotaan . Selain itu juga akan menyosialisasikan kepada pedagang yang belum bergabung dengan APKLI. ” Sampai saat ini masih ada tanggungan 8 Kabupaten atau Kota yang belum gabung,” tukasnya.

Tak hanya itu, pihaknya juga menjembatani dan membimbing PKL, yang sudah berjalan saat ini, ada beberapa fasilitas yang didapat anggotanya diantaranya KUR di Bank Artha Graha. Anggota bisa mendapatkan fasilitas mudah mengurus kredit rumah dan usaha dari Bank Jatim. ” Kami juga akan mencoba memasukkan anggota ke BPJS Ketenagakerjaan,”pungkasnya.[Kang]

Berita Lainnya